Catatan Budaya

Membaca Purbalingga Lewat Cermin

2012-01-11T08:30:00.003+07:00

Membaca Purbalingga Lewat Cermin

Oleh Teguh Trianton

Secara kasat mata, saat menapak usia ke 181 wajah Purbalingga begitu elok jika dilihat dari luar. Dengan pembangunan yang gencar dilakukan, pemerintah setempat sepertinya berhasil mendandani paras kota Perwira yang dahulu kusam menjadi rupawan. Setidaknya, inilah pujian yang jamak dilontarkan oleh orang yang kebetulan lewat atau melihat roman muka Purbalingga.

Pemerintah tidak keliru jika mengklaim telah berhasil menata kota. Sedikit pulasan dan beberapa ornamen digadang-gadang bakal menjadi ikon Purbalingga. Sebut saja; taman –kota- Usman Janatin, alun-alun bundar, Gelora Guntur Darjono, Masjid Agung Darusalam –Nabawi- Purbalingga dan kawasan ekonomi Segitigamas. Semua itu telah membuat kota kelahiran Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Sudirman ini selalu tampak menor dan genit merayu investor dari luar.

Tak hanya itu, sebagai kota industri knalpot terbesar di Indonesia dan bulu mata palsu terbesar di Asia, menjadikan Purbalingga juga begitu molek untuk disebut kota industri, kabupaten pro investsi dan kota eksportir. Ini adalah narasi pembangunan Purbalingga yang terlanjur menjadi cerita rakyat setempat. Kisah yang romantis yang sangat membanggakan bagi sebagian warganya.

Cermin

Narasi yang berbeda justru terbaca lewat buku kumpulan cerita mini (Cermin) karya enam penulis perempuan muda Purbalingga. Antologi sederhana yang memuat 21 cermin bertajuk Pamong Praja ini merupakan kado untuk ulang tahun ke 181 Kabupaten Purbalingga yang jatuh pada 18 Desember lalu.

Membaca narasi-narasi pendek dalam cermin ini, saya seperti menemukan tubuh kota penghasil idep (bulu mata palsu) yang tanpa busana. Keenam penulis yang berproses dalam wadah Kelas Menulis Purbalingga ini berhasil menampilkan wajah Purbalingga yang apa adanya.

Cermin berjudul Pamong Praja misalnya. Dengan 238 kata, Fitri Arumsari (Fie) berhasil memantulkan wajah lain dari menjamurnya pabrik pengolah rambut di Purbalingga. Melaui tokoh fiksi bernama Karyo dan istrinya Ratmi, penulis berhasil menyuguhkan ironi kehidupan rumah tangga sederhana. Sebagai buruh di pabrik idep, setiap hari Ratmi mesti berangkat kerja, sementara Karyo justru menggantikan peran Ratmi sebagai ibu ramah tangga dengan mengasuh anak. Dari sinilah muncul akronim pamong praja yang berarti papa momong mama kerja.

Alfy Aulia dengan lugas mencerminkan fenomena perceraian yang terjadi pada rumah tangga muda di Purbalingga. Melalui cerita berjudul Rujak Rujuk, Alfy mengisahkan ironi seorang lelaki penganggur yang dicerai oleh istrinya yang memiliki karier lebih cemerlang. Alfy sebenarnya tengah mengurai mitos soal terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum pria di Purbalingga.

Kisah ironi juga tercermin dalam narasi pendek berjudul Beringin yang ditulis Syifa Faidati. Cerita ini diniatkan sebagai cerita romatis. Namun kisah cinta antara Ana dan Iwan ini menyadarkan pembaca tentang kondisi riil alun-alun yang menjadi jantung kota Purbalingga. Iwan tidak mau menunggu Ana di Alun-alun. Ia tidak betah berada di bawah rindang pohon beringin yang tumbuh di sana. Bukan memberi kesejukan tapi justru menebarkan aroma pesing, lantaran di bawah pohon ini sering digunakan sebagai tempat buang air kecil.

Sementar itu, melalui dua cerita bertajuk Ijazahku Ora Payu dan Ujung-ujunge Idep, Fitri kembali mencermikan dampak pertumbuhan pabrik idep di Purbalingga. Kedua cermin ini memuat tubuh telanjang kondisi pendidikan di Purbalingga. Melalui tokoh Sugi dan Rusti terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap jenis pekerjaan. Rusti yang lulusan SMA harus bekerja dalam satu meja dengan Sugi yang hanya lulus SD. Keduanya tiap hari menjadi buruh bagian produksi idep.

Yubni A.I memalui cermin berjudul Pak Polisi, berhasil memantulkan dua kondisi riil Purbalingga. Pertama, soal tradisi operasi lalu lintas dengan sasaran pelajar yang belum memiliki SIM. Kedua, model penyelesaian dengan cara ‘damai’ di lokasi penilangan.

Dua penulis lain yaitu Farah Farihah dan Pipit Tri Ambarwati juga berhasil mencerminkan kondisi Purbalingga yang berbeda. Melalui cermin berjudul Tanah Lempung, Farah membentuk narasi ringan tentang potensi alam Purbalingga. Dengan ingatan masa kecilnya, Farah menghubungkan dua fragmen antara tempat penitipan sepeda dan kebiasaan bermain lemah lempung.

Sedang, Pipit lewat cermin Salah Pathi menceritakan ihwal nasib orang-orang desa di Pinggiran Purbalingga. Ada dua hal yang diungkapkan Pipit di sini. Pertama soal potensi tanaman perkebunan, kedua soal realitas masih banyak orang desa yang mengolah ubi kayu menjadi makanan pengganti nasi.

Pembangunan

Terlepas dari persoalan kelemahan pada aspek teknis penuturan cerita dan gramatika, kumpulan cermin ini merupakan bentuk perhatian generasi muda Purbalingga terhadap proses pembangunan yang terus berlangsung. Setidaknya keenam penulis berani menunjukan wajah Purbalingga yang apa adanya.

Sementara itu, sebagai teks sastra, saya melihat terbitnya kumpulan cermin ini menjadi tonggak kehidupan bersastra di Purbalingga yang selama ini luput dari peta budaya setempat. Setidaknya, Kelas Menulis Purbalingga menjadi ladang persemaian generasi penulis muda yang berpotensi membangun Purbalingga melalui teks sastra.

Teguh Triaton, Peminat Sastra,

Warga Purbalingga bergiat di Komunitas Beranda Budaya Banyumas.

2011-09-17T10:06:00.003+07:00

Rintisan Sekolah Bertaraf Duafa

PEMKAB Purbalingga menggagas menyediakan pelayanan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan mendirikan SMK duafa. Rencana ini bisa jadi menjadi angin segar bagi siswa dari keluarga miskin di kabupaten tersebut. Namun gagasan ini terlihat kurang perencanaan matang. Sedikitnya dua fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga dengan malu-malu meminta pemerintah menghentikan pendirian unit sekolah baru (USB) itu (SM, 27/07/11). Fraksi Partai Golkar (FPG) dan PAN meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pendirian USB yang akan menelan anggaran Rp 5 miliar yang sedianya diambil dari dana intensif daerah (DID).

Dua fraksi tersebut menilai rencana pemerintah ini tidak tepat sasaran. Fraksi Partai Golkar beranggapan jika program ini tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya akses pendidikan bagi siswa miskin. Fraksi itu juga mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan. Sebagai solusinya, mereka menawarkan program beasiswa.

Setali tiga uang, FPAN juga keberatan dengan rencana pemerintah ini. Dalam pandangan mereka, sebaiknya dana pendirian sekolah miskin itu dialokasikan untuk sekolah berbasis agama mengingat alokasi dana untuk sekolah ini masih rendah.

Dalam beberapa hal, penulis sependapat dengan alasan keberatan dua fraksi tersebut. Namun sebenarnya ada yang lebih substansial yang mendasari pendirian sekolah (bagi siswa) kurang mampu itu. Model sekolah itu tidak akan maksimal menyelesaikan permasalahan. Penulis justru melihat rencana pendirian sekolah ini berisiko melahirkan permasalahan baru.

Keberadaan sekolah ini kelak justru melahirkan kelas sekolah baru, sekolah bertaraf duafa (SBD). Meskipun gratis, siapa pun yang bersekolah di tempat itu merasa minder. Siswa sekolah ini akan merasa menjadi tontonan di tengah euforia pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI).

Jika siswa SBI merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang telah mereka beli, sebaliknya siswa SBD harus menerima fasilitas yang ada. Penulis tidak yakin jika pemkab bisa menyediakan fasilitas yang setara atau setidaknya memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Sebenarnya, permasalahan utama dunia pendidikan di Purbalingga adalah rendahnya kualitas. Program sertifikasi guru jalur penilaian portofolio belum terbukti berpengaruh pada peningkatan profesionalitas guru. Ini terjadi lantaran tidak berjalannya supervisi pendidikan yang ketat. Kinerja guru bersertifikat tidak pernah dievaluasi. Di sisi lain, program pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang tengah digulirkan juga masih mengundang tanda tanya. Apakah hasilnya cukup efektif mengubah dan meingkatkan kualitas pendidikan atau tidak?

Biaya Operasional

Sementara program RSBI dan SBI yang mendapat konsentrasi dana dari pemerintah pusat juga belum terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan dua sekolah ini belum menjawab permasalahan tersebut. Sekolah ini justru telah menciptakan kelas baru dengan kualitas yang sama dengan sekolah lainnya.

Sebenarnya jika permasalahannya adalah minimnya ruang akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin maka penyelesaiannya sangat sederhana. Masih ada belasan SMK/SMA swasta di Purbalingga yang kekurangan murid, lantaran kalah bersaing dari sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta siap menampung mereka tanpa embel-embel siswa miskin.

Jika permasalahannya adalah dana maka pemda dapat membuat regulasi penyaluran beasiswa yang lebih efektif. Siswa-siswa miskin diseleksi oleh pemerintah, kemudian mereka dititipkan pada sekolah swasta yang lokasinya paling mudah dijangkau. Pola ini memiliki tiga keuntungan. Pertama; sekolah swasta terbantu dalam perolehan siswa baru. Kedua; beasiswa yang disalurkan dapat dikelola dengan lebih efektif. Ketiga; siswa miskin dapat memilih sekolah terdekat yang dapat diakses dengan biaya paling murah.

Bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah miskin ini, apakah mereka terdiri atas para sukarelawan atau guru PNS yang memang harus digaji pemkab? Lantas bagaimana biaya operasional sekolah ini? Pemkab pasti memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang pendidikan dan masyarakat menunggu jawaban pemerintah atas pertanyaan itu. (10)

Sumber : Suara Merdeka, 16 September 2011

— Teguh Trianton, warga Purbalingga, peneliti dari Beranda Budaya Banyumas

Sekolah Bertaraf Dhuafa

2011-08-17T10:21:00.003+07:00

Sekolah Bertaraf Dhuafa

Oleh Teguh Trianton

Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga berniat memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan mendirikan SMK Dhuafa. Rencana ini bisa jadi merupakan angin segar bagi siswa dari keluarga miskin di Purbalingga. Namun gagasan ini terlihat kurang perencanaan yang matang.

Sedikitnya dua Fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga dengan malu-malu meminta pemerintah menghentikan pendirian unit sekolah baru (USB) ini (SM, 27/072011). Fraksi Partai Golkar (FPG) dan PAN meminta pemerintah agar mengkaji ulang rencana pendirian USB yang akan menelan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang sedianya diambil dari dana intensif daerah (DID).

Kedua fraksi tersebut menilai rencana pemerintah ini tidak tepat sasaran. FPG beranggapan jika program ini tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya akses pendidikan bagi siswa miskin di Purbalingga. Fraksi ini juga mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan. Sebagai solusinya, FPG menawarkan program beasiswa.

Setali tiga uang, FPAN juga keberatan dengan rencana pemerintah ini. Dalam pandangan FPAN, sebaiknya dana pendirian sekolah miskin itu dialokasikan untuk sekolah berbasis agama. Mengingat ploting dana untuk sekolah ini masih rendah.

Bertaraf Dhuafa

Dalam beberapa hal, saya sependapat dengan keberatan dari kedua fraksi tersebut. Namun saya melihat ada yang lebih substansial lagi sebagai pertimbangan pendirian sekolah miskin itu. Sekolah bagi siswa dari keluarga miskin ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Saya justru melihat rencana pendirian sekolah ini berpotensi melahirkan permasalahan baru di dunia pendidikan di Purbalingga.

Keberadaan sekolah ini kelak, justru akan melahirkan kelas sekolah baru, sekolah bertaraf dhuafa (SBD). Meskipun gratis, namun siapapun yang sekolah di sini akan merasa minder. Siswa sekolah ini akan merasa menjadi tontonan di tengah euforia pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI).

Jika siswa SBI merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang telah mereka beli, sebaliknya siswa SBD harus berterima dengan fasilitas yang ada. Saya tidak yakin jika pemerintah akan menyediakan fasilitas yang setara atau setidaknya memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Alih-alih SBD dapat mengurangi permasalahan pendidikan, justru melahirkan permasalahan baru. SBD akan menimbulkan disparitas kelas sosial baru di bidang pendidikan di Purbalingga. Jika SBI merentang jarak membentuk kelas elit, maka SBD merentang jarak sosial membentuk kelas bawah, rendah.

Hasilnya, kedua sekolah ini menimbulkan dua wajah kontras dunia pendidikan di Purbalingga. Pendek kata, ditengah permasalahan rendahnya kualitas pendidikan, sekolah ini kian menyuramkan dan meruyamkan anatomi pendidikan kita.

Cermin Retak

Di sisi lain, program PLPG yang tengah digulirkan juga masih mengandung tanda tanya besar. Apakah hasilnya cukup efektif merubah dan meingkatkan kualitas pendidikan atau tidak sama sekali?

Jika RSBI dan SBI yang mendapat talangan dana cukup besar dari pemerintah pusat belum menjamin peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana dengan SBD yang hanya didanai oleh pemerintah daerah? Apalagi, istilah miskin selalu berkonotasi negatif yaitu kekurangan dan kebodohan.

Akses

Sebenarnya jika permasalahannya adalah minimnya ruang akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, maka penyelesaiannya sangat sederhana. Masih ada belasan SMK/SMA swasta di Purbalingga yang kekurangan murid, lantaran kalah bersaing dengan sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta siap menampung mereka tanpa embel-embel siswa miskin.

Jika permasalahannya adalah dana, maka pemerintah dapat membuat regulasi penyaluran beasiswa yang lebih efektif. Siswa-siswa miskin diseleksi oleh pemerintah, kemudian mereka dititipkan pada sekolah swasta yang lokasinya paling mudah dijangkau.

Dengan pola ini saya milihat ada tiga keuntungan. Pertama, sekolah swasta terbantu dalam perolehan siswa baru. Kedua, beasiswa yang disalurkan dapat dikelola dengan lebih efektif. Ketiga, siswa miskin dapat memilih sekolah terdekat yang dapat diakses dengan biaya paling murah.

Sesungguhnya, masih banyak pertanyaan ihwal rencana pemerintah ini. Bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah miskin ini, apakah mereka terdiri dari para sukarelawan atau guru yang memang harus digaji? Lantas bagaimana biaya operasional sekolah ini?

Saya yakin, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki itikad yang sangat mulia untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang pendidikan. Saya juga yakin, pemerintah daerah tidak akan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Masyarakat menunggu jawaban pemerintah atas berbagai pertanyaan tersebut.

Teguh Trianton, warga Purbalingga

Purbalingga Dalam Rekaman Sinema

2011-04-13T08:54:00.013+07:00

Purbalingga Dalam Rekaman Sinema

Oleh Teguh Trianton

Di luar, matahari mulai menua, helai-helai air yang terurai dari langit terus saja memanjang. Sementara di dalam, lampu-lampu tak menyala, daun-daun jendela dan pintu merapat pada dua sisi kusen penyangganya. Di ruang berukuran sekitar 8 x 5 meter itu, hanya tampak kilatan dan sorotan cahaya dari sebuah LCD projektor. Puluhan kepala manusia sesekali tersiram pantulan cahaya dari sebentang kain putih yang memanjang di dinding. Kepala-kepala milik remaja usia belia itu tampak membentuk siluet mendongak 45 derajat. Berpasang-pasang mata sesekali berkedip reflek dan lembut.

Pemandangan ini dapat kita temui saban hari Sabtu sore mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai, di sebuah rumah di Jalan Achmad Nur No. 1 Kauman Piurbalingga. Rumah di pojokan jalan sebelah alun-alun Purbalingga ini kerap menjadi saksi pemutaran rekaman-rekaman lensa kamera yang dibidikan oleh para remaja pelajar Purbalingga.

Sebuah acara nonton bareng dan diskusi ringan bertajuk Bioskop Pojokon menjadi media efektif penciptaan tanda bahwa pelajar di Kabupaten Purbalingga kreatif dan cerdas. Ini tergambar dengan hidup lewat karya-karya sinematografi yang telah mereka buat. Para sineas muda Purbalingga yang terwadahi dalam sebuah lembaga nirlaba, Cinema Lover Community (CLC) telah menunjukan dedikasinya bagi kota tercinta.

Dengan sudut pandang cerdas dan tentu saja berbeda dari cara pandang sebagaian besar masyarakat Purbalingga, para film maker ini menuturkan secara visual pada kita tentang kondisi-kondisi riil pembangunan Purbalingga.

Secara kasat mata, pembangunan di wilayah selatan (kota) Kabupaten Purbalingga memang berhasil. Pemandangan di wilayah kota mampu menerjemahkan kondisi ideal wajah sebuah kota yang terus bergerak maju. Usai membangun (memindah) pasar kota ke lokasi baru, pemerintah setempat membangun taman kota di bekas lokasi pasar.

Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu kado terindah dari pemerintah bagi masyarakat Purbalingga. Itu merupakan gambaran terkini kondisi Purbalingga dalam bingkai perayaan hari jadi Purbalingga dari sudut pandang pemerintah setempat.

Gambar Film

Gambaran benda-benda mati tentang Purbalingga di atas tentu saja berbeda, bahkan kontras dengan gabar hidup yang berhasil diabadikan oleh sejumlah pekerja seni -industri kreatif- di Purbalingga. Lihatlah enam judul film pendek karya sineas muda Purbalingga yang sengaja dibuat sebagai kado hari jadi Purbalingga ke 179 tahun 2009 dan lima film kado ulang tahun ke 180 tahun 2010 lalu.

Dengan sudut pandang berbeda, enam sutradara muda yang tergabung dalam wadah Cinema Lover Community (CLC) berhasil mendokumentasikan wajah lain Purbalingga. Hasil karya mereka patut dipertimbangkan dan dijadikan bahan inisiasi serta melihat bagaimana seharusnya pembangunan Purbalingga di masa datang.

Buruh

Dalam film “Trima Hidup Apa Adanya”, Bowo Leksono sang sutradara mencoba menyuguhkan narasi pendek tentang nasib seorang buruh pabrik pengolah rambut terbesar di Purbalingga. Trima adalah nama seorang buruh dari sekitar 50 ribu buruh yang bekerja di perusahaan dengan penanam modal asing (PMA).

Meski ia bekerja di perusahaan PMA, namun bayaran yang diterima belum setara UMK yang sekarang berlaku. UMK Purbalingga tahun 2009 sebesar Rp 618.750, sementara gaji yang diterima buruh pabrik di Purbalingga berkisar Rp. 250.000 hingga Rp 500.000. Sementara itu, survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2010 ditetepkan sebesar Rp 803.000 dengan UMK sebesar Rp 695.000.

Padahal mereka masih harus menanggung ongkos transportasi setiap hari, biaya sekolah anak dan biaya hidup keluarga. Namun Trima menerima nasib itu apa adanya, seperti ribuan perempuan pekerja lainnya, yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dengan durasi 19,32 menit, Bowo mampu memadatkan visualisi nasib ribuan buruh di Purbalingga. Trima hanyalah satu contoh gambar karikatur. Betapa predikat Kabupaten Proinvestasi belum mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Segamas

Sementara itu, tiga sutradara muda lainnya mencoba mengangkat satu tema yang sama. Dengan angel berbeda, ketiganya seperti menyusun tiga episode berseri kisah tragik pedagang di Pasar Segamas dan keriuhan jalan raya di Purbalingga.

Film ‘Segamas’ menjadi film terpanjang dalam kompilasi film bertajuk ‘Kado Buat Kota Tercinta’. Segamas mengangkat kisruh seputar relokasi pasar lama ke lokasi baru yang sekarang. Dalam film berdurasi 26,37 menit ini, Nanki Nirmanto –sutradara- berhasil menyuguhkan perselisihan antara pedagang dengan disperindagkop selaku pemegang kebijakan pengelolaan pasar.

Dilingkapi petikan pernyataan anggota DPRD dan Kepala Disperindagkop di sela-sela celoteh polos par pedagang, membuat seri dokumenter ini mirip liputan khusus seputar Segamas. Secara tegas film ini menunjukan bahwa pemindaan pasar dan pengelolaannya lebih banyak merugikan pedagang. Semenatara disperidagkop berkeras semua telah sesuai desain dan melalui kajian mendalam.

Serial ‘Segamas’ berlanjut dengan film ‘Daging Yang Tak Laku’. Film ini adalah satu fragmen garapan sutradara Shinta yang bertutur tentang nasib pedagang daging ayam yang mengalami penurunan omzet penjualan akibat relokasi pasar dan letak kios yang kurang strategis.

Episode ketiga adalah film mini “Uwis Sesek” sutradara Anargya Uswan. Film ini mendokumenterkan kondisi carut-marut lalulintas di Kota Purbalingga. Kepadatan kendaraan dalam film ini mencerminkan rendahnya kesadaran berlalu-lintas dan manajemen jalan raya.

Pendidikan dan Kesehatan

Dua film kado lainya adalah ‘Curug oh Curug’ sutradara Elma sulistiya Ningrum dan ‘Harapan Novita’ besutan Aris Prasetyo. Curug oh Curug berkisah tentang nasib sebuah objek wisata alami berupa air terjun yang terbengkalai di tengah gencarnya pembangunan objek wisata imitasi.

Sedangkan ‘Harapan Novita’ bertutur tentang kisah hidup seorang pelajar di sebuah SMP kecil di desa terpencil yang memiliki cita-cita menjadi dokter. Cita-cita Novita ini dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian penduduk desa yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak memiliki cadangan biaya hidup untuk urusan kesehatan.

Bahkan untuk bersekolah, para pelajar di desa harus menempuh perjalanan jauh tanpa sepatu lantaran jalan yang dilalui penuh dengan lumpur. Sementara untuk belajar di rumah pada malam hari, anak-anak tak mendapat penerangan yang cukup.

Sementara itu visualisasi lewat lima karya sineas muda Purbalingga dalam kompilasi film pendek bertajuk “Kado buat Kota Tercinta 2010”menjadi bentuk lain dari rasa cinta, kepedulian dan kepekaan para pemuda terhadap kota tercinta.

Jalan Kaki

Film berjudul “Jalan Kaki Lima” garapan sutradara Asep Triyatno misalnya. Film berdurasi 06 menit 46 detik ini secara banal memberikan gambaran nyata betapa semprawutnya trotoar jalan di jatung kota Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Dengan kamera tangan, Asep membidik wajah trotoar jalan yang digunakan tidak semestinya.

Trotoar di jantung kota kecamatan ini dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang berjajar tidak karuan. Tak hanya itu, trotoar yang sebenarnya dibuat khusus untuk para pejalan kaki ini kerap dijadikan sebagai tempat parkir, sehingga pejalan kaki tidak kebagian tempat.

Sebenarnya bukan tanpa sadar pedagang menyerobot hak pejalan kaki untuk tempat berdagang. Seluruh pedagang merasa telah memiliki hak pakai lantaran telah membayar uang retribusi pada petugas. Artinya, karut marut trotoar jalan tersebut tercipta atas ijin petugas.

Dengan film ini Asep tengah memberikan kritik pedas pada pemerintah setempat, bahwa di tengah puja-puji keberhasilan pembangunan Purbalingga, ternyata masih ada hal krusial yang ada di depan mata yang luput dari perhatian. Lantaran fenomena yang sama juga jamak terjadi di trotoar jalan kota Purbalingga yang berada di sekitar pusat kekuasaan.

Sementara itu sutradara Bowo Leksono dengan dokumenter bertajuk “Dewi-Dewi” mencoba mengetengahkan wajah dunia pendidikan di Purbalingga yang kondisinya mencengangkan. Dokumenter berdurasi 7,16 menit ini memvisualisasikan belasan anak SD di Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang harus berjalan puluhan kilometer dari rumahnya untuk sampai di sekolah. Tak hanya itu, anak-anak ini masih harus menghadapi resiko terberat berupa luapan air di sungai.

Kondisi ini tak dapat dihindari. Sebuah sungai dengan lebar sekitar 20 meter harus diseberangi dengan turun ke sungai, lantaran tak ada jembatan penghubung. Nasib paling menyedihkan adalah ketika hujan turun. Mereka terpaksa bolos sekolah akibat air meluap sehingga tak dapat diseberangi.

Perjuangan anak-anak yang tervisualisasi dan terdokumen dalam film ini setara dengan perjuangan tokoh Lintang pada film Laskar Pelangi. Jika Lintang menempuh jarak yang sangat jauh dengan sepeda onthel dan beresiko dihadang buaya. Anak-anak di Desa Tanalum harus berjalan kaki dan sesekali dihadang bahaya banjir.

Yang Terpinggirkan

Dua film lain yaitu “Sang Penakluk Waktu” garapan Ayun Endra Yanto dan “Rumahku Bukan Istanaku” besutan sutradara Nanki Nirmanto menggambarkan masih ada masyarakat Purbalingga yang hidup marginal. Ayun dengan filmnya mengisahkan kehidupan sosok penjual jamu tradisional bernama Jarimin yang nasibnya tergerus perkembangan zaman dan modernisasi.

Bisa jadi, Jarimin adalah satu-satunya pembuat dan penjual jamu tradisional yang masih hidup di Desa Sumampir Kecamatan Rembang. Tiap hari, lelaki berusia 70 tahun ini harus memetik tanaman obat untuk diracik menjadi jamu. Tak hanya itu, ia masih harus memikul dan berjalan kaki ke pasar.

Potret hidup manusia marginal yang digarap Nangki lebih mengenaskan lagi. Video berdurai 06 menit 18 detik ini mengangkat tokoh Mbok Sumini sebagai lakon. Janda miskin asal sebuah desa di Kecamatan Rembang ini harus rela hidup serba kekurangan di sebuah gubug reot yang lebih pantas sebagai kandang ternak.

Meski video ini terkesan mengeksploitasi kemiskinan sebagai tontonan, namun apa yang disuguhkan merupakan kondisi riil yang harus segera ditanggapi oleh pemerintah setempat. Boleh jadi, masih banyak rakyat kecil yang senasib dengan kisah hidup Mbok Sumini. Video ini juga mengingatkan kita pada program stimulasi pemugaran rumah keluarga miskin (PSPR GAKIN) yang pernah dicanangkan oleh Bupati terdahulu.

Nasib Buruh

Kado kelima berjudul “Mata Buruh”. Film dokumenter berdurasi 8 menit 55 detik ini disutradarai Nanda Dian Sari. Ia mencoba membidik nasib buruh pabrik pengolah rambut bersekala internasional yang hidup dalam resiko kebutaan.

Resiko ini harus ditanggung oleh puluhan ribu perempuan yang bekerja mengolah rambut menjadi bulu mata palsu dan aksesoris wanita lainnya. Dalam sehari, para pekerja ini minimal harus berhadapan dengan ribuan helai rambut yang harus ditata dan dianyam satu persatu selama lebih dari 9 jam.

Resiko kebutaan menghantui mereka lantaran proses penganyaman rambut dilakukan dengan mata telanjang. Tak ada alat bantu penglihatan apapun yang digunakan untuk meminimalisir resiko tersebut. Di sisi lain, Nanda juga mengangkat persoalan pengupahan yang diberlakukan oleh perusahaan.

Secara umum kelima film yang menjadi kado 180 tahun usia Purbalingga ini merupakan bentuk kritik, sindiran, sekaligus masukan bagi pemerintah setempat tentang berbagai persoalan yang harus segera dibenahi.

Terlepas dari persoalan teknis pengambilan gambar dan prosesi editingya, seluruh film dokumenter tersebut, layak dijadikan penyeimbang untuk menghitung ulang keberhasilan pembangunan di Purbalingga.

Film-film ini sesungguhnya tengah membantu pemerintah memetakan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Purbalingga. Sehingga, siapapun yang akan memimpin Purbalingga ke depan, memiliki gambaran nyata tentang apa yang harus dilakukan, sesuai dengan kehendak rakyat.

Teguh Trianton, Penikmat Film Purbalingga

Delapan Sajak Pendek

2010-12-21T13:08:00.003+07:00

Puisi Puisi Teguh Trianton

Ziarah

peradaban di tubuhmu
mengundangku hijrah
menyusuri sungai riwayat
yang telah lama padam

Purwokerto, Okt 2009

Fragmen gerimis

jika hujan kecil-kecil
itu adalah rindu,
buat apa kau keringkan
baju basah di tubuhku
sedang laut adalah hatiku
yang tak pernah tuntas
mengeringkan diri
dari guyuran matahari

Purwokerto, Januari 2010

Fragmen ladang jantung

kaki kiriku setengah jinjit
di atas bau tanah basah
memetik jantung buah pisang,
aku teringat saat
jantungku kau petik,
lalu kau pompa
debar ke tiap bilik jantungku
dengan sisa pulsa jantungmu

Purwokerto, Januari 2010

Fragmen dari hujan

selalu saja, hujan lebih dulu menuliskanya
pada basahnya;
tercatat keterlanjuran rinduku pada daun,
dahan, tanah, akar, lekuk sungai, dan laut
di tubuhmu
yang berliku

Purwokerto, Maret 2010

Episode embun

jika sehelai embun yang bersimpuh di ujung daun bambu
adalah kau,
akulah sungai yang telah lama padam
menunggu angin berhembus
meniup kau jatuh menjadi arus besar di dadaku

Purwokerto, Maret 2010

Percakapan diam

katamu,tak semua pertanyaan harus dijawab
dengan kalimat panjang-panjang
tatkala diam justru lebih menjelaskan
lalu buat apa kau bertanya lagi
tentang bibirku yang tengah termenung di ujung bibirmu

Purwokerto, 2008-2010

Musim kelima

tentang empat musim di mata telagamu,
sudah sejak dulu
aku mengimaninya
tapi pagi ini kau menawari aku
dengan musim kelima
yang membuat cuaca
batinku tanpa nama

Purbalingga, April 2010

Seperti sepertiga

sepertiga pagi,
sepertiga segelas kopi
sepertiga janji,
seperti sepertiga matahari.
sepertiga hari seperti kau
yang telah jadi sepertiga puisi.

Purwokerto Juli 2010

Terbit di Suara Karya Edisi Sabtu, 18 Desember 2010

Politik Bahasa Banyumas

2010-08-27T08:15:00.004+07:00

Ancas Politik Bahasa Banyumas

Oleh Teguh Trianton

Bahasa merupakan identitas sebuah entitas masyarakat yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Mempertahankan eksistensi sebuah bahasa berarti pula mempertahankan budaya dan identitas masyarakatnya.

Banyumas adalah sebuah entitas sosial politik sekaligus etnis budaya yang memiliki bahasa daerah yang sering disebut dialek ngapak sebagai identitasnya. Penutur bahasa Banyumas setidaknya tersebar di lima wilayah kabupaten. Yaitu; Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb). Sehingga bahasa Banyumas menjadi indentitas budaya masyarakat di wilayah tersebut.

Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Banyumas hanya dapat dijelaskan ketika bahasa Banyumas masih ada. Jika bahasa Banyumas telah musnah, maka musnah pula kearifan lokal warisan luhur yang terkandung dalam masyarakat tersebut.

Sugeng Priyadi (2000) mengungkapkan bahwa jatidir masyarakat Banyumas berada diantara dua kutub, yakni Bima dan Bawor dengan cablaka sebagai karakter inti. Karakter masyarakat Banyumas pada satu sisi menujukan sifat-sifat kebimaan, yaitu tegas, lugas, dan kesatria. Pada sisi lain lebih mencerminkan Bawor dengan polah tukang guyon.

Tuturan cablaka atau blakasuta atau thokmelong merupakan karakter asli orang Banyumas, yang menedepankan keterusterangan. Orang Banyumas asli jika bertutur kata selalu thokmelong (tanpa basa-basi), sehingga dari luar akan tampak tidak memiliki unggah-ungguh (etika), lugas, dan terkesan kurang ajar.

Cablaka, blakasuta, atau thokmelong adalah kearifan lokal yang hanya dapat dijiwai jika diungkapkan dengan bahasa asli Banyumas. Sehingga, tanpa dialek ngapak maka karakteristik kebanyumasan tersebut menjadi luntur.

Keberadaan bahasa daerah (Banyumas) ini secara normatif dilindungi oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kebahasaan dalam satu paket dengan aturan tentang bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Pada pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Dengan demikian pada kasus bahasa Banyumas, tentu saja pemerintah daerah di lima wilayah sebaran penutur dialek ngapak itulah yang secara normatif bertanggungjawab untuk mempertahankan keberadaannya. Apalagi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah juga memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk melestarikan nilai-nilai sosial budayanya sebagai identitas masyarakatnya.

Politik Ancas

Terhitung sejak 6 April 2010 Yayasan Sendang Mas berinisiatif menerbitkan majalah berbahasa Banyumas. Majalah bertajuk Ancas Kalawerta Penginyongan ini terbit dua mingguan dengan tampilan eksklusif bahasa dialek ngapak atau basane wong penginyongan.

Ancas digawangi oleh budayawan Ahmad Tohari. Ia adalah wong Banyumas yang selama ini sering mengungkapkan kegelisahannya perihal resiko musnahnya basa banyumasan.

Pada tahun 2001, melalui sebuah kolom di media ini (SM, 11/02/2005) Kang Tohari menuliskan bahwa jika dibiarkan begitu saja maka bahasa banyumas yang notabene merupakan bahasa ibu yang sekaligus menandai eksistensi etnis dan budaya Banyumas akan kehilangan penuturnya.

Hilangnya basa banyumasan merupakan ancaman akan terhapusnya etnik penginyongan. Kesimpulan ini sejalan dengan ungkapan Ferdinan de Saussure yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah etnis terkait erat dengan langue yang dipakai.

Jika Edi Sedyawati (2007) menyebut bahwa teks, buku sastra berbasa daerah menjadi materi yang dapat dikodifikasikan dalam rangka perencanaan bahasa. Maka Ancas menjadi ruang publik dan ruang politik bahasa Banyumas yang strategis.

Sambutan antusias dari pembaca dan dukungan dari pemerintah setempat atas terbitnya Ancas menjadi penanda akan terbukanya ruang perencanaan politik bahasa Banyumas yang mapan. Apalagi pelaksanaan perencanaan bahasa telah dijamin sepenuhnya dengan payung hukum UUD 1945 Pasal 32 ayat 2.

Lembaga Bahasa

Sementara itu pasal 42 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009, menjelaskan; pengembangan, pembinaan, dan pelindungan –bahasa daerah- dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Jika kita tengok bunyi pasal di atas, maka saya melihat penerbitan Ancas dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan membentuk sebuah lembaga kebahasaan di Banyumas. Dengan berdirinya lembaga sejenis balai bahasa ini, maka secara institusional peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam rangka melindungi, membina dan mengembangkan bahasa Banyumas lebih sistematis dan terencana.

Secara politik, lembaga ini juga dapat bersinergi dengan dinas pendidikan di daerah kabupaten atau sekolah-sekolah untuk membuat formulasi kurikulum pembelajaran bahasa Banyumas. Sebab, selama ini lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di wilayah eks karesidenan Banyumas hanya memasukan pelajaran Bahasa Jawa –standar- sebagai muatan lokal.

Secara politis, masuknya basa banyumasan dalam materi pelajaran di sekolah akan meningkatkan harkat bahasa ibu orang Banyumas asli. Di sini juga akan terlihat kesejajaran peran dan fungsi bahasa Banyumas dengan bahasa daerah lainnya yang sudah menjadi bagian dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, kecemasan akan musnahnya penggunaan bahasa Banyumas dapat diminimalisir. Setidaknya, generasi muda penerus dan pewaris kekayaan budaya dan kearifan lokal Banyumas tidak malu menggunakan bahasa ibunya sendiri baik dalam ragam lisan maupun tulisan.

Teguh Trianton, Peneliti Beranda Budaya Banyumas

Disiar Pertama: Suara Merdeka, 26/08/2010

Foto-Foto: Facebook Majalah Ancas

Catatan FFP 2010

2010-06-29T11:46:00.005+07:00

Ironi Kualitas Film Pelajar Banyumas

* Oleh Teguh Trianton

PERHELATAN Festival Film Purbalingga (FFP) 2010 baru-baru ini telah mengantar film fiksi berjudul ’’Endhog’’ (’’Telor’’) sutradara Padmashita Kalpika sebagai film terbaik. Melalui seleksi yang ketat, tiga juri ’’terpaksa’’ memilih film produksi sineas SMA N 2 Purbalingga ini sebagai yang terbaik.

Juri terpaksa memilih sebab secara umum kualitas film pelajar Banyumas tahun ini cenderung menurun, dibanding film peserta festival tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada sisi kuantitas. Tahun 2009 ada 10 judul film kategori fiksi yang jadi nominator, tahun ini hanya 8 judul film yang lolos seleksi dewan programer.

Sebenarnya tema yang ditawarkan pada FFP 2010 sangat sederhana, ’’Meliat Kita’’. Artinya, peserta —pelajar di Eks Karesidenan Banyumas— diberi keleluasaan untuk eksplorasi kearifan budaya lokal dan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Banyumas.

Namun tema yang sederhana ini malah hampir tak terbaca sama sekali. Sebagian besar film fiksi yang lolos seleksi ternyata gagal memvisualisasikan pesan moral dalam bingkai narasi peristiwa kecil yang ada di masyarakat.

Hasil akhir proses kreatif sineas muda menunjukan gejala akut sindrom sinetronis kronis. Beberapa film yang sesungguhnya berupaya ’’melihat kita’’ dengan mengangkat kearifan lokal menjadi tak berdaya oleh virus sinetronis kronis.

Film berjudul ’’Bunyi’’ misalnya. Karya sineas pelajar SMK Bakti Purwokerto ini mulanya hendak mengangkat khazanah budaya masyarakat tani yang nyaris punah. Melalui hobi fotografi yang diperankan, tokoh Radit mengajak penonton untuk mengingat tradisi lesungan.

Yaitu sebuah permainan klotekan atau tlektekan dengan cara memukulkan ujung antan ke tepi bagian dalam lesung sambil menumbuk padi.

Namun bunyi pesan moral ini justru tenggelam oleh sebagian besar scene sinetronis yang klise pada keseluruhan film. Kisah asmara Radit yang sinetronis mengalahkan bunyi pesan yang dimaksudkan.

Sindrom sinetronis mewabah pada sebagaian besar film lain. Ini terlihat pada film berjudul ’’Lupa’’ (SMK N 1 Purwokerto), ’’Sepatu Lawan Jago’’ (SLJ) dan ’’Montor apa Bebek’’ (’’MaB’’) dari SMA N 1 Cilacap, ’’Menuju Titik Terang’’ (’’MTM’’) dari SMA N 1 Purbalingga, dan ’’Aku Bukan Malin Kundang’’ (’’ABMK’’) dari SMK N 1 Purbalingga.

Selain wabah sinetronis, film pelajar Banyumas juga mengidap sindrom hantu ala film horor Indonesia. Film ’’Lupa’’ misalnya, dengan vulgar mengkliping puluhan hantu dari scene film horor yang beredar di bioskop dan dipadatkan jadi satu pendek.

Film ’’SLJ’’ dan ’’MaB’’ sebenarnya hendak menyampaikan pesan tentang kehidupan pelajar dari keluarga miskin dalam pergaulan sosial yang lebih kaya. Namun pesan ini juga klise lantaran padatnya tuturan dan logika film yang sinetronis.
Sulit Diterima Pada ’’MTM’’, materi yang diangkat juga tertelan scene sinetronis. Metafora visual yang dibangun terlalu hiperbolis sehingga logika narasi sulit diterima. Film itu hendak bercerita tentang anak yang hobi membaca dan menulis sastra tapi ditentang oleh orang tua.

Film ’’AMBK’’ sangat sederhana, bercerita tentang pelajar yang aktif ekstrakurikuler teater. Kehidupan pelajar ini terpengaruh karakter tokoh yang diperankan dalam pertunjukan teater. Sayangnya eksekusi ceritanya juga terkena virus sinetron.
Dua film lain yang cukup diunggulkan adalah film ’’Endhog’’ (SMA N 2 Purbalingga), dan ’’Ling-Lung’’ (SMA N Bobotsari). ’’Endhog’’ diunggulkan karena pesan moral yang hendak disampaikan.

Ide film ini sederhana, bercerita tentang semangat siswa Kejar Paket A dalam kegiatan eksperimen. Dengan keluguan dan kebodohannya, dua siswa sekolah penyetaraan ini berusaha membuktikan bahwa binatang mamalia yang memiliki daun telinga berkembang biak dengan beranak, dan yang tidak berdaun telinga bertelor.

Setali tiga uang, ’’Ling-lung’’ juga menawarkan komedi. Diceritakan seorang pelajar yang sangat pelupa, berjibaku melawan ’’penyakit’’ pikunnya. Secara teknis, film ini sangat unggul. Tuturan visual yang disuguhkan sangat memadai sebagai sebuh film. Namun ending -nya mudah ditebak, dan pesan yang disampaikan terlalu umum.

Secara umum, menurunnya kualitas film pelajar ini erat kaitanya dengan sistem pendidikan di sekolah. Selama ini praktik pendidikan masih mengedepankan hapalan dari pada penggalian ide dan logika kreatif siswa. (10)

— Teguh Trianton, periset Beranda Budaya Banyumas, Juri Festival Film Purbalingga

Sumber: Wacana Suara Merdeka, 28 Juni 2010

Puisi-Puisi Teguh Trianton

2010-06-12T11:39:00.001+07:00

Surat dari hujan

hujan melompat

mendesah di daun telingaku

kiranya memibisakan kabar

tentang rindu

tapi

yang terucap malah kilat

“tahukah? kau telah diduakan”

tak sempat aku berucap

tubuhku telah basah

Purwokerto, 2009

Surat tengah hari

aku seperti kehilanganmu

sesaat sebelum aku benar-benar mengenalimu

di antara tumpukan buku, dan kalender layu

aku seperti menemukan wangi tubuhmu

yang tertinggal di tumpukan baju

yang menyihirku

segera membasuh lamunanku

Purwokerto, 2009

Surat dari hulu

banjir,

sungai-sungai kering itu

tak pernah berhenti

mengalirkan batu-batu ranggas

yang bermuara di dadaku

Purwokerto, 2009

Surat perseteruan

garam

apakah kau alpa membawa garam

sehingga perseteruan

hanya menyisakan bukit-bukit hambar

di dada

Purwokerto, 2009

Dari segelas kopi

membacamu,

aku menemukan endapan

senyawa kafein

yang membuatku memuja kantuk

pada gelasmu

kopi tak benar-benar penuh

tapi jua tak pernah setengah-setengah

kecuali mata telagamu

yang kerap memandikan takdirku

kau masih terus mengisinya,

sendiri, hingga penuh terisi

menungguku menikmatimu

atau menumpahkannya

tandas di dada

Purwokerto – Solo, 09 September 2009

Perjamuan

dua kursi kosong bersemuka

bersitatap tanpa meja

apalagi bunga

di depan pintu

mukaku merah batu

malu-malu kupesan segelas waktu

lalu kau bertanya;

“benarkah ini untukku?”

bukan, ini bukan untukmu

tapi untuk kau dan aku

Purwokerto, Juli 2009

Pagi usai gerimis

selamat pagi,

sehelai embun jatuh

dari runcing daun bambu

yang tumbuh di ujung alismu

lalu pecah, meniru lamunanku

tentang gerimis yang riwis

bercampur amis bertumpuk

diantara ribuan tubuh

dan rumah gadang yang runtuh

pagi usai gerimis

aku tak begitu yakin

apakah aku benar-benar ikut sedih

tetapi pagi memang riwis

dan ranah minang jadi amis

pagi usai gerimis

aku kita tunaikan jamaah tangis

Purwokerto, 2009

Dari FB

2010-05-29T10:53:00.006+07:00

Te Trianton:

musim apa ini, panjang sekali

May 14 at 9:40am Friends Only

Te Trianton:

malam selalu datang lebih awal dari mimpi yang tak kita rencanakan.

May 15 at 8:15pm via Mobile Web Friends Only ·

Te Trianton:

hari sudah siang, sebentar aku buka catatan, peran apa yang harus aku mainkan untuk mengiringi matahari terbenam, aku tak ingin mengecewakan, musti memilih wajah yang benar. Aku tak boleh lupa membawa dua cadangan muka; sedih dan bahagia, selebihnya aku bisa improvisasi.Top of Form

Te Trianton:

aku lupa tak mencatatnya, selain diriku sendiri ada berapa orang yang berhasil aku bohongi.

May 18 at 7:52pm via Mobile Web Friends Only ·

Te Trianton:

ah... aku baru sadar, ternyata kau sudah bisa terbang. lihatlah, kau melayang-layang begitu ringan di kepalaku.

May 19 at 10:31am Friends Only

Te Trianton:

bolehkah aku pinjam buku catatan tamu di hatimu? selain aku, siapa saja yang singgah di hatimu?

Te Trianton:
sekarang aku mulai paham apa yang dimaksud 'jurus tanpa bentuk'. jurus ini efektif untuk membunuh dengan cara paling sederhana, nyaman dan santun, bahkan mereka tak merasakan jika telah mati dalam pikiranku.
May 22 at 6:29am via Mobile Web Friends Only · Comment · Like

Te Trianton:

sebuah kemungkinan, untuk diakui jujur adalah dengan berucap "aku telah berbohong padamu setulusnya", jika tak percaya juga berarti kau yang bohong..Top of Form

Te Trianton:

jika aku meributkan tentang pencarian bukti-bukti kebenaran yang baik, maka boleh jadi aku sedang pura-pura tidak percaya dengan kebenaran itu, dan berusaha menutupi kebodohanku, lantaran kebenaran yang baik tidak perlu dibuktikan lagi.

May 24 at 10:02am Friends Only ·

Te Trianton:

telah malam rupanya, baiklah aku tutup dulu pintu dan jendela hatiku, sehingga kau tak dapat keluar lagi. lalu, tentang cahaya bulan itu, biar saja berkisah tentang segala, lantaran kita juga masih rajin membaca sejarah yang sama.

Te Trianton:

jika kau bertanya , bagaimana aku mengingatnya, sedangkan bulan semalam hanya mencuri mata lewat celah angin. ketahuilah; aku telah menuliskan semua cerita itu pada lembar yang paling inti diantara bukubuku batinku.

Yesterday at 7:04am via Mobile Web Friends Only ·

Sinematografi

2010-01-13T17:16:00.002+07:00

Menimbang Purbalingga Lewat Film

Oleh Teguh Trianton

Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu kado terindah dari pemerintah bagi masyarakat dalam perayaan hari jadi ke 179 Purbalingga. Kado ini juga menandai momen tutup tahun 2009 dan menjelang berahirnya masa jabatan Triyono Budi Sasongko (TBS) sebagai bupati.

Di luar itu, pada akhir masa jabatannya, bupati TBS juga berhasil membangun kembali stadion olah raga bernama Goentoer Darjono. Kemudian merealisasikan pembangunan museum wayang dan artefak, serta berhasil mengukuhkan (baca: membawa) Purbalingga sebagai kabupaten pro invesatasi tertinggi di Jawa Tengah.

Itulah gambaran terkini kondisi Purbalingga dalam bingkai perayaan 179 tahun Purbalingga dari sudut pandang pemerintah setempat. Gambaran yang sama juga terpampang dalam display stand-stand di Purbalingga expo tahun 2009 yang berlansung selama sepekan di penghujung tahun 2009 lalu.

Gambar Film

Gambaran benda-benda mati tentang Purbalingga di atas tentu saja berbeda, bahkan kontras dengan gabar hidup yang berhasil diabadikan oleh sejumlah pekerja seni -industri kreatif- di Purbalingga. Lihatlah enam judul film pendek terbaru karya sineas muda Purbalingga yang sengaja dibuat sebagai kado hari jadi Purbalingga.

Buruh

Segamas

Pendidikan dan Kesehatan

Terlepas dari teknis pengambilan gambar dan prosesi editingya, keenam film dokumenter tersebut, layak dijadikan penyeimbang untuk menghitung ulang keberhasilan pembangunan di Purbalingga.

Teguh Trianton, Periset Beranda Budaya (Banyumas)

Posting cetak: : Suara Merdeka Edisi Rabu, 13 Januari 2010

Pendidikan Gender Berbasis Sastra

2009-10-12T13:40:00.001+07:00

Pendidikan Gender Berbasis Sastra

Oleh Teguh Trianton

Tatkala karya sastra banyak mengangkat isu ketimpangan gender, sastra dianggap turut berperan mengkonstruk bias gender. Karya sastra boleh jadi selalu merepresentasikan kondisi sosial budaya masyarakat di mana sastrawan tinggal. Sehingga ketika seorang sastrawan hidup dalam tekanan, maka karya sastra yang ditulis akan menyuarakan penolakan atas tekanan tersebut.

Nah, hal yang sama terjadi pada wacana gender atau gerakan feminisme. Banyak sastrawan yang secara sadar sengaja menulis atau menyuarakan isu gender dalam karyanya. Sehingga sastra sesungguhnya turut andil dalam mengkonstruk gerakan penyetaraan gender. Dengan metode bercerita atau berkisah, sastrawan dengan leluasa dapat menampilkan wacan gender tanpa menggurui.

Beberapa diantaranya adalah Ahmad Tohari yang menulis Ronggeng Dukuh Paruk (RDP). Novel ini mengisahkan relasi perempuan-pria di pedalaman Banyumas. Energi ideologi gender yang diangkat dalam RDP berlatar kehidupan seorang penari ronggeng di masa isu pemberontakan komunis di Indonesia.

Ayu Utami, beberapa novelnya juga mengankat wacana gender seperti Saman, dan Larung. Abidah el Khailiqi, karya puisi, cerpen dan novelnya banyak meneriakan isu bias gender.

Dalam novel Perempuan Berkalung Sorgan (PBS) dan Geni Jora, Abidah mencoba mengakat budaya patriarkhi dalam lingkungan tradisional pondok pesantren.

Sesungguhnya masih banyak sastrawan yang menyuarakan isu kesetaraan gender melalui karya sastra, baik puisi, cerpen atau novel.

Namun demikian tidak serta merta karya mereka berterima di masyarakat. Masuknya persoalan domestic kaum perempuan dalam karya sastra dituding turut berperan dalam mendeskreditkan posisi perempuan.

Ini terjadi pada pembaca yang belum paham bagaimana karya sastra bekerja. Atau bagaimana sastrawan melakukan ketaklangsungan ekspresi, menciptakan metafora sehingga pesan penolakan yang disampaikan terasa indah.Fungsi sastrawan adalah membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan, dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui.

Sastra sendiri memiliki dua cirri utama, yaitu indah (menyenangkan) dan berguna. Kedua ciri saling melengkapi sehingga keberadaan karya sastra patut diperhitungkan.

Sastra Feminim

Teori sastra feminis adalah teori yang menghubungkan gerakan perempuan dengan karya sastra. Teori sastra feminis banyak memberikan sumbangan perkembangan studi kultural. Sastra feminis berakar pada pemahaman mengenai inferioritas perempuan.

Teori sastra feminis berangkat dari teori feminisme. Feminisme ini menfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Feminisme berusaha mendekonstruksi sistem yang dicurigai telah menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, sistem hegemoni dan lahirnya kelompok subordinat.

Pendek kata feminisme menolak ketidakadilan masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Dalam karya sastra, permasalahan mengenai gender merupakan bentukan dari kebudayaan khusus bentukan budaya patriarki yang mendudukkan posisi perempuan sebagai inferior sedangkan laki-laki sebagai superior.

Fenomena peneterasi gerakan feminisme dalam karya sastra sesungghnya telah terjadi sejak lama. Sejak karya sastra ditulis dan bercerita tentang wanita. Ini dapat dibuktikan dengan melihat karya-karya para pengarang wanita, dan pria dari segala angaktan.

Pada masa Balai Pustaka muncul tiga pengarang wanita, yaitu Paulus Supit, Selasih dan Hamidah. Tema novel berkisar pada persoalan cinta yang tidak berjalan mulus dan perkawinan yang gagal.

Pendidikan PUG

Pengarusutamaan gender (PUG) kini menjadi isu paling actual dibicarakan. Dalam banyak kontestasi isu gender tak pernah kering dari pembahasan. Penetrasi isu mulai masuk wilayah pendidikan. Gender ditawarkan menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Dari sini kemudian muncul wacana pendidikan gender, yaitu sebuah proses internalisasi isu kesetaraan gender melalui jalur pendidikan formal.

Gerakan PUG melalui jalur pendidikan formal mulai ramai diperdebatkan. PUG yang lazim disebut sebagai gerakan feminisme ini bertujuan mengikis habis bias ketimpangan gender antara kaum pria dengan wanita. Salah satu strateginya dengan diterbitkannya Inpres No. 9 / 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Titik baliknya adalah keseteraan peran dan tanggungjawab antara kaum perempuan (feminim) dengan kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

Awal terjadinya ketimpangan gender sesungguhnya bermula dari pendidikan. Dalam sejarah pergerakan feminisme di Indonesia, yang dipelopori RA Kartini, gerakan emansipasi wanita sesungguhnya dilatarbelakangi oleh perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan kala itu.

Lihat diantaranya; Pramoedya Ananta Toer dalam "Panggil Aku Kartini Saja", dan Siti Soemandari Soeroto,dalam "Kartini: Sebuah Biografi". Kartini mendobrak keterbelakangan kaumnya dari dominasi pria terutama dalam bidang pendidikan.

Ini membuktikan bahwa sejak awal perbedaan tingkat pendidikanlah yang menjadi faktor utama yang menurunkan derajat wanita sedikit lebih rendah dari pria. Yang terjadi kemudian adalah dominasi pria atas wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya patriarkhi.

Budaya ini sesungguhnya merupakan bentukan atau kontruk sosial masyarakat yang telah terjadi bertahun-tahun dalam sebuah proses pembangunan peradaban. Dalam sejarah relasi perempuan-laki-laki, masyarakat terlanjur menganggap kaum pria memiliki kelebihan dibanding wanita. Akibatnya pada fungsi-fungsi tertentu -dalam praktek pembangunan- wanita dianggap tidak mampu mengemban tanggung jawab.

Rendahnya derajat kaum perempuan sesungguhnya terjadi akibat rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan mereka. Pendidikan adalah kata kunci untuk membuka kebuntuan gerakan feminisme.

Sudah sejak lama, sastra menjadi bagian integral dari pendidikan formal. Artinya ketika sastra mengankat isu feminisme, dengan serta merta sastra menjadi media alternatif internalisasi (pendidikan) gender di kalangan remaja.

Di sini Saya melihat, sastra memiliki nilai strategis atau bahkan menjadi pelopor media kampanye PUG yang efektif.

* Teguh Trianton, Penikmat Sastra, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Sumber : Suara Karya Sabtu, 10 Oktober 2009

Lokalitas Karakter Bawor

2009-09-14T11:58:00.000+07:00

Lokalitas Karakter Bawor
Oleh Teguh Trianton

Dalam berbagai kontestasi tentang budaya dan karakter wong Banyumas, tokoh Bawor selalu mendapatkan porsi berlebihan. Bawor yang sesungguhnya hanya tokoh ilusi (fiktif), diagung-agungkan sedemikian rupa melampaui realitas yang sebenanarnya. Dengan nalar otak-atik-gatuk, Bawor menduduki tahta puncak, dinobatkan sebagai lambang supremasi karakter wong Banyumas.

Entah siapa yang memulai, sehingga Saya pun pernah latah –ikut-ikutan- memuja Bawor sebagai sublimasi karakter masyarakat Banyumas. Bawor dengan serta merta disepekati sebagai ikon kebanyumasan. Bahkan ikonisitas Bawor justru melampaui tokoh-tokoh epik Banyumas yang nyata ada.

Tulisan ini Saya maksudkan sebagai auto-kritik, koreksi nalar, dan wacana terbuka tentang mitos Bawor sebagai ikon budaya lokal Banyumas.

Asal
Jika dilihat dari asal-usulnya, tokoh Bawor ternyata tidak memiliki hubungan historis dengan masyarakat Banyumas. Asal-usul Bawor tidak jelas. Bawor hanyalah tokoh imajiner atau rekaan dalam kancah pakeliran gagrag Banyumasan.

Secara fisik, tokoh Bawor justru memiliki kemiripan atau identik dengan tokoh rekaan dalam dunia pakeliran di daearah lain. Dalam pakeliran wayang kulit gaya Surakarta-Yogyakarta terdapat tokoh yang secara fisik serupa yang dinamai Bagong. Bagong adalah anak bungsu Kyai Lurah Semar. Kemudian jagat pekeliran di tanah Pasundan (Jawa Barat) terdapat tokoh Cepot atau Kacepot.

Di daerah-daerah tersebut, bentuk fisik tokoh ini juga diartikulasikan sebagai simbolisasi karakter penduduk setempat. Dengan demikian, karakter Bawor sama dengan Bagong, dan Cepot. Artinya karakter wong Banyumas, Sunda dan Surakarta tidak ada bedanya.

Dengan demikian secara subtantif tak ada lagi lokalitas. Bawor sama sekali tidak mewakili karakter lokal Banyumas. Kecuali pada ranah nama atau penyebutan identitas tokoh Bawor yang kemudian lazim disebut Carub Bawor.

Nah, dari sini Saya menjadi ragu dengan lokalitas karakter Bawor yang diidentikan dengan karakter wong Banyuma. Terlihat sangat aneh, tokoh hasil rekaan dijadikan sebuah ikon entitas masyarakat budaya yang begitu besar. Sementara tokoh-tokoh epik yang memiliki hubungan sejarah dengan akar budaya dan asal-usul terbentuknya entitas Banyumas tidak dijadikan ikon.

Bukankah Banyumas memiliki banyak tokoh-tokoh epik, yang lokalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Raden Joko Kahiman misalnya, atau Jebug Kusuma, Adipati Pasir Luhur dan lain-lain. Atau tokoh terkini seperti Wirya Atmaja, Gatot Subroto hingga Jendral Sudirman.

Kerancuan
Dipilihnya Bawor sebagai ikon karakter masyarakat Banyumas menunjukan telah terjadi dua kerancuan dalam bernalar. Kerancuan pertama terjadi pada ranah lokalitas. Bawor adalah tokoh dari dunia rekaan. Keberadaan Bawor memiliki intertektualitas sekaligus varian dengan tokoh Cepot dan Bagong, serta beberapa tokoh rekaan dunia pewayangan di daerah lain.

Memilih Bawor sebagai ikon masyarakat Banyumas merupakan kesalahan bernalar. Secara fisik dan karakter yang dicitrakan, ternyata tak ada yang istimewa bagi masyarakat Banyumas. Bawor kehilangan lokalitasnya tatkala harus bersanding dengan dua tokoh lainnya yaitu Bagong dan Cepot.

Kerancuan nalar kedua terjadi pada wilayah pemaknaan dan apresiasi kedirian Bawor. Menurut cerita gotek (tradisi lisan), keberadaan tokoh Bawor di dunia bukan dilahirkan melainkan diciptakan. Bawor merupakan bayangan Sanghyang Ismaya yang turun ke dunia dan menjelma menjadi Semar.

Bawor adalah bayangan Ki Lurah Semar. Bawor diciptakan sebagai teman bagi Semar. Eksistensi Semar sendiri adalah dewa, sehingga Bawor sebagai bayangannya juga merupakan Dewa. Bawor kemudian diakui sebagai anak tertua dari tokoh Semar. Anak kedua dan ketiga adalah Nala Gareng dan Petruk.

Namun dalam masyarakat Banyumas, eksistensi Bawor sebagai bayangan dewa –Semar- lenyap begitu saja. Citra yang melekat pada Bawor justru citra negative. Bawor sebagai simbol kebodohan, kejelataan, nir-etika, suka berbicara kasar dan lain-lain. Padahal –sekali lagi- Bawor adalah –bayangan- dewa.

Kudi
Kemunculan Bawor dalam pentas pakeliran gragag Banyumasan selalu dilengkapi dengan senjata pengandel berupa Kudi. Kudi adalah senjata tradisional khas Banyumas. Pamor Kudi terdiri dari dua bagian yang menyatu. Pamor bagian pangkal berbentuk bulatan, sedangkan pada bagian ujung berbentuk datar dengan ujung landai dan sedikit meruncing. Jika senjata ini dihunus maka akan membentuk lekuk mirip wanita hamil dalam perspektif samping.

Kudi telah jadi bagian dari hidup Bawor, dan masyarakat Banyumas. Namun dalam perjalanan menuju ikon Banyumas, Kudi tak pernah menduduki tempat terhormat sebagai pusaka kebesaran Banyumas yang wajib dijamas dalam periode tertentu.

Nasib Kudi juga tak semujur Gada Rujak Polo, senjata Raden Werkudara yang jadi bagian logo Kabupaten Banyumas. Werkudara juga tokoh ilusi dunia pewayangan. Seperti Bawor, tokoh bergelar Raden ini juga memiliki sifat jujur dan cablaka yang juga merupakan sifat orang Banyumas.

Bedanya, Werkudara menjadi simbol kebangsawanan karena berasal dari kerajaan, sedang Bawor menjadi simbol kejelataan karena direka-reka menjadi rakyat. Pada Kudi juga telah terjadi kerancuan nalar.

Jika ditarik garis horizontal, maka keberadaan Kudi dihadapan Gada Rujak Polo berada pada posisi yang sejajar. Namun ternyata Gada yang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat Banyumas terlanjur dipilih sebagai bagian dari lambang pemerintah daerah setempat.

Semoga ketidak-jelasan konsep tentang identitas lokal kebanyumasan ini tidak menjadi sebab lunturnya karakter asli wong Banyumas.

Sumber : Radar Banyumas, Minggu 13 September 2009

Teguh Trianton,

staf edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga,

aktif di Beranda Budaya (Banyumas)

Epik Banyumas sebagai Sejarah

2009-08-26T15:28:00.002+07:00

Epik Banyumas sebagai Sejarah

Oleh Teguh Trianton

Sejarah pendirian Kabupaten Banyumas dan sekitar (Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara) memiliki pertalian yang begitu erat.

Bahkan tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Nama-nama tokoh epik di Banyumas memiliki narasi paralel dengan asal-usul dan tokoh epik di wilayah sekitar.

Sebut saja Raden Joko Kahiman, Banyak Catra, atau Kamandaka, Pule Bahas, Dewi Ciptarasa, Pasir Luhur, Kembang Wijaya Kusuma, Arsantaka, Tepus Rumput, Adipati Onje, atau Adipati Merden. Nama-nama itu terdapat dalam khasanah kearifan sejarah lokal Banyumas Raya. Dalam banyak kisah (babad di Banyumas), nama-nama tersebut saling berkaitan.

Nama-nama itu sesungguhnya begitu lekat dengan narasi historis pendirian kabupaten-kabupaten di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas.

Dan tentu saja sangat familiar bagi masyarakat Banyumas. Tapi tunggu dulu, sebab nyatanya nama tokoh epik tersebut ternyata menjadi sangat asing di telinga generasi muda dan pelajar Banyumas.

Mereka justru lebih familiar dengan tokoh-tokoh epik ilusif dari negeri seberang. Mereka lebih paham siapa Batman, Peter Parker, Clark Kent, Rambo, atau Harry Potter, Cinderela, atau Romeo-Juliet.

Yang tadi memang bukan tokoh epik nyata, melainkan tokoh dunia dongeng atau khayalan. Tapi popularitasnya melampaui tokoh-tokoh epik dalam negeri. Apalagi tokoh epik lokal Banyumas.

Kearifan Lokal Narasi sejarah pendirian Banyumas dan kabupaten di sekitar sangat panjang. Di Purbalingga terdapat tiga babad, yaitu Babad Onje, Babad Purbalingga, dan Babad Jambukarang.

Kemudian di Banyumas sendiri terdapat di Babad Pasir-Banyumas. Konse-kuensinya sejarah ini meninggalkan banyak tokoh yang namanya berkelindan dengan kelahiran Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Belajar sejarah, sebenarnya bukan sekadar mengingat nama, tempat atau angka tahun belaka. Sebab sejarah tidak hanya menyisakan kisah dan latar. Pada setiap sejarah atau kisah epik selalu meninggalkan ajaran tentang nilai-nilai moral, kearifan, religiusitas, bahkan falsafah hidup.

Yang terpenting dari belajar sejarah adalah bagaimana kita menjadi tahu dan mengenal jati diri. Sehingga kita tidak mudah tercerabut dari akar sejarah, tidak mudah terpengaruh gerusan budaya asing yang tidak sejalur dengan peradaban bangsa kita.

Sesungguhnya, pada sejarah berdirinya Banyumas terdapat banyak nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang layak dipelajari dan diteladani. Beberapa di antaranya adalah narasi epik Raden Joko Kahiman, Pule Bahas, epik Kerajan Pasir Luhur, kembang Wijaya Kusuma dan Nusa Kambangan.

Di Purbalingga terdapat epik Kiai Jambu Karang yang dimakam di petilasan Ardi Lawet Kecamatan Rembang, Raden Narasoma di petilasan Narasoma, Ki Arsantaka di Petilasan Arsantaka Kecamatan Purbalingga. Adipati Onje di Onje Kecamatan Mrebet dan Adipati Dipakusuma dan Tumenggung Dupayuda di Petilasan Giri Cendana, Kecamatan Bojongsari.

Kepahlawanan dan keluhuran budi sederet tokoh epik lokal tersebut, patut disejajarkan dengan tokoh-tokoh epik nasional. Namun selama ini, kearifan lokal yang merupakan warisan budaya tak benda (intangible asset) dari tokoh legenda ini tak pernah dikenalkan pada generasi muda.

Setali tiga uang, keberadaan artefak peninggalan sejarah bendawi (tangible asset) yang tersebar di wilayah Banyumas Raya juga tak dikenal oleh generasi muda.

Beberapa diantaranya berupa bangunan kuno seperti Masjid Kuning di Onje, tempat yang dianggap sakral seperti; Batu Tulis di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet, Batu Lingga dan Gua Genteng di desa Candinata Kecamatan Kutasari, Sendang atau Petirtaan di Desa Semingkir, Kecamatan Kutasari.

Di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon terdapat Batu Lingga, Yoni dan Palus, di Kecamatan Karangjambu terdapat menhir dan punden berundak. Di Kecamatan Rembang terdapat monumen tempat lahir (MTL) Panglima Besar (Pangsar) Jendral Sudirman.

Kurikulum Di wilayah Banyumas Raya sesungguhnya terdapat banyak potensi potensi wisata edukasi dan budaya. Seperti museum uang, taman reptile dan insekta, taman biota air tawar dan taman buah-botani di Purbalingga. Ini semua dapat dijadikan media edukasi bidang sains.

Kemudian museum Prof Dr Soegarda Poerbakawatja, monumen tempat lahir (MTL) Pangsar Sudirman. Museum Soesilo Soedarman dan Benteng Pendem di Cilacap, belasan Candi dan situs bersejarah di Banjarnegara.

Nah, permasalahannya adalah keberadaan sumber-sumber belajar sejarah dan kearifan lokal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh dunia pendidikan. Guru, sekolah dan dinas pendidikan belum memiliki iktikad baik untuk mengemas narasi-narasi epik lokal menjadi salah satu mata pelajaran yang penting dipelajari di dunia pendidikan formal.

Ada kegamangan dari stakeholders pendidikan untuk memasukan sejarah lokal menjadi bagian dari kurikulum pendidikan.

Ini terjadi karena KTSP belum dipahami secara holistik. Tafsir linier atas KTSP sebagai turunan KBK membuat guru sejarah dan dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah lupa dengan potensi-potensi yang ada di depan mata. (35)

Wacana Suara Merdeka, Rabu 26 Agustus 2009

Teguh Trianton,

staf edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga,

Pengurus Agupena Jawa Tengah,

Aktif di Beranda Budaya (Banyumas)

Gedheg dalam Migrasi Tanda dan Makna

2009-07-27T10:47:00.007+07:00

Gedheg dalam Migrasi Tanda dan Makna
Oleh Teguh Trianton

Gedheg pada mulanya memang lebih dikenal sebagai dinding rumah yang terbuat dari bahan dasar bambu. Rumah dengan dinding gedheg hanya dapat dijumpai di desa-desa terpencil di Pulau Jawa. Mereka yang mendirikan rumah dengan dinding gedheg biasanya adalah penduduk yang masuk kategori miskin, terbelakang, dan kurang berpendidikan.

Alhasil, wajar jika gedheg kemudian menjadi tanda sebuah kondisi masyarakat yang marjinal, terbelakang, miskin, dan bodoh. Gedheg menjadi mitos keterbelakangan peradaban. Ini juga wajar, mengingat sebagai produk handmade (buatan tangan), anyaman dinding ini cenderung tidak rata. Jalinan lapisan bambu yang tidak erat akan meninggalkan lubang-lubang kecil pada tiap titik pertemuan anyaman.

Pada saat yang sama, ketidak-sempurnaan ini melahirkan sebuah ungkapan metaforis yang berkonotasi negatif, yaitu "Rai Gedheg". Rai gedheg dalam pandangan Saifur Rohman (Kompas, 20/6) merupakan representasi praktik wacana berpolitik terkini.

Apa yang dijelaskan Saifur Rohman itu sesungguhnya hanya bagian kecil yang bersifat negatif dari kearifan lokal gedheg. Tentu saja itu sah dan tidak keliru. Namun, saat ini memilih gedheg dengan segala kekurangannya sebagai metafora membawa kita pada kondisi pemakaian dan pemaknaan tanda yang sudah lapuk.

Tulisan ini tidak mempersoalkan analogi dan metafora rai gedheg dengan tingkah para politikus menjelang pemilihan presiden dan wakil secara langsung tahun 2009. Yang dipersoalkan adalah pemaknaan atas gedheg yang cenderung stagnan dan tidak kontekstual.

Gedheg adalah dinding dari anyaman bambu yang berkonotasi murahan, gampangan, dan rendah. Dalam proses pemaknaan secara kultural, gedheg menjadi simbol kelas sosial yang marjinal, terbelakang, dan bodoh. Sebuah kelas sosial yang lazim tinggal di desa. Itu dulu!

Kondisi kontemporer justru memaksa kita untuk mereproduksi pemaknaan atas gedheg secara kontekstual. Alasannya sangat sederhana. Saat ini, gedheg sebagai material bangunan telah menduduki posisi yang berbalik dari posisi awal. Jika dulu gedheg dianggap sebagai bahan dinding rumah (ruang) yang murahan, saat ini justru sebaliknya.

Berkelas
Gedheg telah mengalami migrasi. Gedheg tidak lagi menjadi monopoli orang udik yang marjinal dan terbelakang. Gedheg saat ini menjadi material dinding yang sangat familier dan mudah dijumpai di kota-kota. Gedheg menjadi salah satu materi dinding ruang yang favorit, bahkan berkelas.

Di kota sebagai kiblat peradaban masyarakat saat ini begitu mudah dijumpai dinding-dinding ruang atau bangunan yang terbuat dari gedheg dan varian-variannya. Tengoklah dinding-dinding rumah makan khas masakan Jawa, atau Sunda, di pusat-pusat kota. Juga rumah-rumah berarsitektur Jawa klasik bernuansa natural. Di sana, gedheg begitu familier bahkan favorit. Kefavoritan gedheg menyamai kayu sebagai materi dasar bangunan rumah berarsitektur Jawa klasik.

Gedheg dipilih bukan hanya karena keunggulannya yang kuat dan lentur, tetapi karena keunikan ornamen dan motif anyaman yang beragam. Bahan dasar gedheg adalah bambu. Di China dan Jepang, bambu menduduki posisi penting dalam khazanah falsafah hidup masyarakatnya. Di kedua negeri ini bambu juga dibuat anyaman yang sejajar dengan gedheg.

Bambu adalah tanaman jenis rumput yang secara ekologi berfungsi menyimpan air dalam tanah, mencegah longsor, dan mudah hidup. Kelenturan bambu menjadikannya awet dan tahan terhadap benturan serta guncangan. Inilah yang menjadikan falsafah bambu menjadi elan dan vitalitas dalam menjalankan bisnis dan roda kehidupan lainnya.

Makna baru
Migrasi gedheg dari desa ke kota secara material membawa pergeseran makna. Gedheg tidak lagi menjadi tanda atau simbol keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan murahan. Fenomena penggunaan gedheg dengan segala variasi motif anyaman kian menunjukkan pergeseran kelas dan maknanya.

Jika dulu gedheg menjadi mitos kondisi marjinal sebuah entitas masyarakat, kini sebaliknya. Hadirnya gedheg di ruang-ruang publik, seperti caf?, atau tempat wisata di kota, memaksa kita mengubah cara pandang terhadap nilai sebuah gedheg.

Ia tidak lagi marjinal, bodoh, miskin, dan terbelakang. Gedheg kini menjadi penanda kondisi tertinggi emosional dan intelektualitas seseorang. Mereka yang menghargai gedheg adalah kaum terpelajar, kaya secara ekonomi, intelektual, dan emosional. Ia mendapatkan signifikansi yang baru, yang lebih mahal dan mewah.

Gedheg mengalami pergeseran pemaknaan. Kondisi kontemporer membawa gedheg menjadi simbol aristokrat, menghargai budaya, dan kearifan lokal. Orang-orang kaya dan terpelajar memilih gedheg karena ingin dicitrakan sebagai kelompok yang menghargai kesederhanaan dan citra rasa yang unik serta klasik.

Di tengah gempuran modernisasi dan pencanggihan teknologi, mempertahankan gedheg sebagai kearifan lokal membutuhkan kondisi emosional yang paripurna. Nah di sini, gedheg tak lagi menjadi simbol kebodohan dan murahan, melainkan kecerdasan emosi dan intelektualitas dalam memandang sebuah kesederhanaan.

Pada saat yang sama, bambu sebagai bahan dasar gedheg juga mengalami pergeseran nilai, baik secara ekonomis maupun intelektual. Harga dinding bambu di kota justru melebihi harga dinding dengan bahan batu bata dan semen. Untuk menghadirkan bambu di kota membutuhkan ongkos yang jauh lebih mahal dari bahan lain. Secara intelektual, naiknya permintaan penggunaan bambu mendorong lahirnya manajemen ekosistem agar tidak merusak keseimbangan alam.

Forum Kompas Jateng-Jogja , 23 Juli 2009

Teguh Trianton
Aktif di Beranda Budaya
Banyumas, Jawa Tengah

Redefinisi Film Sastra

2009-07-21T11:13:00.004+07:00

Redefinisi Film Sastra

Teguh Trianton

Sebagai pengguna bahasa Indonesia, penikmat film dan sastra, saya dibuat bingung dengan sebuah terminologi baru yang secara tersurat mencakup dua bidang seni (sinematografi dan sastra) sekaligus. Terminologi atau istilah dimaksud adalah film sastra (FS) yang merupakan frase gabungan dari kata film dan sastra.

Frase ini belakangan biasa diucapkan pada kontestasi ihwal perkembangan dunia industri kreatif (film) terkini. Istilah FS ditengarai pertama kali muncul bersamaan dengan berterimanya film berjudul Ayat-Ayat Cinta (AAC) yang diadaptasi dari novel berjudul sama.

Novel AAC mendapat legitimasi dan label novel Islam serta berterima di masyarakat pascaekranisasi. Label islami dan ekranisasi membawa AAC pada perdebatan panjang mengenai kadar kesastraanya. Nah dari sini kemudian seolah-olah telah lahir genre film sastra, yaitu film yang membawa pesan religius, pendidikan, dan tidak vulgar.

Dari sini pula, publik penikmat dua genre karya seni-yang sesungguhnya memiliki karakteristik-berbeda itu diajak meraba-meraba apa sebenarnya difinisi FS yang dimaksud. Genre film baru atau hanya sebuah label atau bahkan hanya kemenoran bahasa.

Jika FS merupakan genre film baru, terminologi ini secara tidak langsung telah mendikotomi film-film lain. Istilah FS menjadi demarkasi bahwa ada film lain yang tidak masuk kategori ini. Istilah FS juga telah menyudutkan film-film lain yang bercerita tentang hedonism, virginitas, seksualitas, yang tidak secara terang-terangan dibungkus dengan label agama (Islam).

Ali Imron (2009) dalam satu makalahnya menyebutkan bahwa yang dimaksud FS adalah film yang diangkat dari karya sastra literer yang dipandang memiliki keharmonisan metode penceritaan dan ide yang dikandung. Di sini substansinya jelas pada kata "diangkat" atau diadaptasi. Sebab, keharmonisan penceritaan dan ide masuk pada wilayah teknis pengucapan.

Cara ucap film dan literer jelas berbeda. Film berucap melalui serangkaian sistem tanda yang bertumpuk dan kompleks, sedangkan sastra berucap dengan sistem tanda yang sangat sederhana berupa bahasa tulis. Dalam pandangan Pierce, sistem tanda pada film dan sastra memiliki kesamaan yaitu terdiri dari ikon, indeks, dan simbol.

Yang membedakan adalah tingkat kompleksitasnya. Ikon, indeks, dan simbol pada sastra dipresentasikan dengah bahasa tulis. Pada film ketiga, sistem tanda tersebut dipresentasikan dengan bahasa tulis, lisan, suara musik, alam, gambar latar, gambar bergerak, yang membentuk plot.

Nah, dengan demikian terminologi film sastra sesungguhnya telah memiliki padanan istilah yaitu ekranisasi, atau adaptasi, atau filmisasi karya sastra. Lalu pertanyaanya adalah kenapa istilah film sastra baru muncul belakangan. Sementara proses adaptasi karya sastra ke dalam film telah terjadi sejak lama.

'Ekranisasi'
Dalam catatan sejarah film di Indonesia terbaca bahwa sebagaian besar film layar lebar yang pernah diproduksi merupakan hasil adaptasi atau ekranisasi. Tahun 1977, Teguh Karya mengangkat novel Badai Pasti Berlalu (BPS) karya Marga T. (1974) menjadi sebuah film legendaries.

Bahkan, kepiawaian sutradara bekerjasama dengan penata musik latar (soundtrack) yang dipercayakan pada Eros Djarot dianggap mampu melahirkan sintesis estetika yang mumpuni. Namun BPS tak pernah disebut sebagai film sastra.

Pada yang paling klasik seperti film Romeo and Juliet, Hamlet, atau Julius Caesar di Eropa sampai Ramayana juga Mahabharata di Asia, tak sekalipun disebut sebagai film sastra. Termasuk Harry Potter.

Sesungguhnya pada kasus di Indonesia, jika yang dimaksud dengan film sastra adalah film adaptasi karya sastra, saya berani menyimpulkan bahwa hampir seluruh film yang beredar di bioskop adalah film sastra. Termasuk film popular sekalipun.

Kita ingat Eiffel I'm in Love, Dealova, Cintapucino, Jomblo, Kawin Kontrak, dan lain-lain. Ada lagi Si Doel Anak Betawi, Lupus, Gie. Atau yang terbaru, Laskar Pelangi, Perempuan Berkalung Sorban, semuanya dapat disebut film sastra karena diadaptasi dari karya sastra.

Redifinisi
Dalam pandangan saya, perlu redifinisi terminologi FS. Istilah ini sesungguhnya baru mendapatkan signifikansinya setelah berhadapan dengan tiga pertanyaan.

Pertama, apakah yang dimaksud FS hanya sebatas ekranisasi. Jika iya, semua film adalah film sastra kecuali film (animasi) yang tak memiliki rujukan dengan karya literer. Dan tak perlu ada dikotomi antara yang berlabel islami dan tidak islami. Sebab yang penting adalah pesan yang disampaikan bukan baju yang dikenakan.

Kedua, apakah yang dimaksud FS adalah film yang bercerita tentang kisah hidup seorang penulis (sastrawan). Jika ini, di Indonesia belum ada film layar lebar yang secara detail bercerita kehidupan penulis sastra. Artinya tak ada FS di Indonesia.

Ketiga, apakah FS adalah film yang cara bertuturnya menggunakan bahasa sastra, yang cenderung multiinterpretasi. Jika iya, film-film garapan Garin Nugroho dapat masuk pada ketegori ini. Sebab film Garin banyak memainkan simbol, indeks, dan ikon metaforis audio visual- yang bertumpuk.

Atau jangan-jangan terminologi film sastra hanya sebuah istilah--kemenoran bahasa--hasil bentukan dari dua kata yang memiliki rujukan yang berbeda, kemudian menjadi satu frase baru yang belum ada referensinya?

(Opini – Lampung Post, Sabtu, 18 Juli 2009)

Teguh Trianton, Penikmat seni,
aktif di Beranda Budaya (Banyumas)

Membaca Film Banyumas

2009-07-11T17:10:00.001+07:00

Perempuan Banyumas dalam Film
Oleh Teguh Trianton

DI Banyumas, film awalnya hanya diperlakukan sebagai salah satu varian hiburan kelompok sosial tertentu (elite). Film hanya dapat ditonton oleh mereka yang memiliki kelebihan finansial.

Perkembangan berikut, film mampu menembus demarkasi kelas sosial. Bahkan film kini menjadi ’’barang’’ hasil kerajinan industri kreatif rumahan yang mudah diperoleh. Ada puluhan rumah produksi film pendek bertebaran di Banyumas.

Kegiatan menonton film telah jadi bagian dari kehidupan masyarakat. Film menjadi media masa yang efektif menyampaikan pesan. Kehadiran film mampu memengaruhi pola pikir, dan cara tindak individu baik sebagai pribadi maupun kolektif. Kemudian film dianggap efektif untuk menanamkan suatu ideologi secara laten.

Lalu bagaimana dengan film pendek Banyumas yang telah berterima di masyarakat? Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana citra perempuan Banyumas digambarkan melalui sistem tanda sebagai unsur pembentuk film (Sobur, 2006).

Dari puluhan judul film karya sineas Banyumas, setidak-tidaknya ada empat film yang secara tegas merepresentasikan posisi perempuan Banyumas. Pertama Film Senyum Lasminah, kedua Peronika, ketiga Gajian dan keempat Tasmini. Keempat merupakan karya sineas lokal Banyumas yang tergabung dalam Cinema Lover Community (CLC).

Citra Positif
Citra adalah gambaran yang disajikan dan kemungkinan terekam oleh penonton. Pencitraan dapat membentuk mitos dan ideologi. Secara positif, ideologi menurut Jorge Larrain (Sobur, 2006) dipersepsi sebagai pandangan dunia (wordview) yang menyatakan nilai-nilai (budaya) entitas sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam Senyum Lasminah —film terbaik kategori budi pekerti Festival Video Edukasi 2007— perempuan dicitrakan sebagai entitas masyarakat kelas rendah yang sadar budaya. Film ini bercerita tentang kehidupan perempuan di Banyumas yang masih mewarisi kearifan lokal berupa tradisi membatik.

Lasminah adalah gambaraan perempuan muda yang sadar budaya. Ini satire, sebab dalam kondisi kontemporer, hanya mereka (perempuan) yang telah berusia lanjutlah yang mau mewarisi tradisi membatik. Lasminah membatik adalah gambaran positif perempuan muda di Banyumas.

Pada scene lain, resistensi Lasminah terhadap ajakan Surti (teman kecil yang baru pulang dari rantau) untuk ke Jakarta hanya sebuah sindiran. Sebab situasi seperti ini sangat langka terjadi di Banyumas. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.

Sementara pada film Peronika, dan Gajian, sosok perempuan Banyumas yang diperankan Jamilah, dicitrakan sebagai ibu rumah tangga yang baik. Sebagai perempuan desa yang berstatus istri, Jamilah sukses menjalani tertib rumah tangga. Ia memasak di dapur, dan meladeni suami.

Citra yang sama hadir melalui sosok Lasmi dalam film Tasmini. Lasmi sukses menjalankan tertib ibu rumah tangga di desa. Kehidupan sehari-hari Lasmi diisi dengan kegiatan mencuci pakaian di sumur, menjemur, dan memasak untuk suami.

Sementar itu, kehadira tokoh Surti dalam Senyum Lasminah justru membentuk citra negatif perempuan Banyumas. Sosok Surti menggambarkan tradisi merantau yang begitu mengakar di Banyumas. Kondisi yang jamak ditemui di wilayah pedesaan di Banyumas.

Perempuan yang baru lulus SMP, bahkan SD yang tak mampu melanjutkan studi memilih merantau dan jadi TKW pada sektor domestik di Jakarta, bahkan luar negeri.

Dalam Gajian, citra negatif diwakili sosok bakul jamu gendong. Meski tidak semua, namun sebagai bakul jamu, perempuan tak mampu menolak stereotipe negatif. Ia dimitoskan pandai merayu calon konsumen, dengan kalimat-kalimat berbau erotik memaksa konsumen pria mau mengkonsumsi jamunya.

Sementara itu, salah satu karakter wong Banyumas yang kental dengan tradisi keberlisanan adalah kebiasaan dopokan (ngobrol atau bergunjing). Dalam konotasi negatif gunjuingan lazimnya dilakukan oleh kaum perempuan di desa.

Bergunjing terekam dalam film Tasmini. Lasmi yang tengah memotong sayur di teras rumah gedheg terlibat pergunjingan dengan tetangga yang baru pulang dari pasar. Gunjingan yang lebih mendekati provokasi ini meluncur dari mulut tetangga Lasmi.

Ia dengan nada dan ekspresi sinis, berkata pada Lasmi bahwa sang suami terlihat berselingkuh dengan perempuan bernama Tasmini di sebuah toko tas. Faktanya, Parno —suami Lasmi— berada di toko hendak membeli tas ukuran mini (kecil) sebagai hadiah untuk Lasmi.

Kasur, Sumur, Dapur
Secara umum, citra perempuan Banyumas tak pernah jauh-jauh dari tiga kebutuhan dasar rumah tangga di desa. Peran perempuan selalu berputar di wilayah dapur, sumur, dan kasur.

Dalam keempat film tersebut, secara umum perempuan dicitrakan marginal. Baik Jamilah, Lasminah, Surti, Lasmi, dan bakul jamu sama-sama memerankan sosok perempuan dalam tiga wilayah dasariah tersebut. Film Senyum Lasminah dimulai dengan scene Lasminah yang menimba air dari sumur untuk mandi dan memasak. Jamilah dalam Peronika dan Gajian sangat tegas menggambarkan ibu rumah tangga yang sukses mengelola urusan dapur (dan kasur).

Penggambaran posisi marginal ini tentu saja dapat dipahami sebagai bentuk resistensi (perlawanan) atas ketimpangan perilaku gender pada masyarakat desa di Banyumas.

Tatkala film banyak mengangkat isu ketimpangan gender, ia dituduh telah mengonstruksi bias gender. Membentuk mitos. Sebaliknya film yang secara banal mengangkat realitas, dapat berfungsi sebagai penolakan atas mitos tersebut. Di sini terjadi opisisi biner antara dua wilayah yang selalu berhadap-hadapan di belakang kenyataan yang terjadi. (35)

— Wacana Suara Merdeka. 07 Juli 2009

—Teguh Trianton,
aktif di Beranda Budaya, Banyumas

Puisi-Puisi bulan Juni

2009-07-03T11:42:00.004+07:00

Surat dari hujan

hujan melompat
mendesah di daun telingaku
kiranya memibisakan kabar
tentang rindu

tapi
yang terucap malah kilat
“tahukah? kau telah diduakan”

tak sempat aku berucap
tubuhku telah basah

Purwokerto, 2009

Surat tengah hari

aku seperti kehilanganmu
sesaat sebelum aku benar-benar mengenalmu
di antara tumpukan buku, dan kalender layu

aku seperti menemukan wangi tubuhmu
yang tertinggal di tumpukan baju
yang menyihirku
segera membasuh pikiranku

Purwokerto, 2009

Surat malam hari

malam ini
kucoba melobangi waktu
membuat celah di dinding hatimu
sehingga kutahu di mana kau simpan
hatiku di antara detak jantungmu yang bisu

Purwokerto, 2009

--> Tabloid Minggu Pagi - Juni 2009

Kearifan Lokal Banyumas

2009-06-09T07:30:00.002+07:00

Kearifan Lokal Banyumas Dalam Film
Oleh Teguh Trianton

Jika kita merunut ulang perkembangan dunia seni sinematografi di Banyumas Raya dalam lima tahun terakhir, maka kita akan menemukan dua tesis menarik. Pertama, fenomena menjamurnya komunitas film pendek di Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. Kedua, berkembangnya ideologi multikultuarilisme berbasis kearifan lokal (local wisdom) dalam karya para sineas lokal.

Yang menarik dari tesis pertama adalah bahwa geliat industri kreatif ini tak lepas dari pasang-surut. Ini terjadi karena beberapa faktor; konflik kepentingan, tekanan dari penguasa (pemerintah), hingga persaingan kurang sehat antar beberapa komunitas.

Persemaian dunia industri kreatif (seni sinematografi) di Banyumas dimulai pada tahun 1999. Saat itu sejumlah mahasiswa di Purwokerto mencoba menghelat pagelaran film pendek. Tahun 2001 Youth Power (Purwokerto), kelompok kerja nirlaba lintas seni memproduksi film perdana berjudul ‘Kepada Yang Terhormat Titik 2’, disusul film ‘Surat Pukul 00:00” (2002). Namun eksperimentasi ini terhenti.

Perkembangan yang mengesankan justru berangkat dari Purbalingga. Tahun 2004 Cinema Lovers Community (CLC) memulai debut perdana. Laeli Leksono Film memvisualisasi naskah cerita pendek berjudul ’Orang Buta dan Penuntunnya” (OBdP), karya Ahmad Tohari.

CLC adalah sebuah lembaga nirlaba yang mewadahi sineas Purbalingga. CLC adalah tonggak perfilman Banyumas. Hingga kini CLC mewadahi sekitar 22 rumah produksi film lokal Purbalingga.

Sementara di komunitas film pendek di Purwokerto dan Cilacap ditampung oleh dua lembaga film yaitu Arisan Film Forum (AFF) Purwokerto, Komunitas Sangkanparan Cilacap. Bersama CLC, ketiga komunitas ini membentuk Jaringan Kerja Film Banyumas (JKFB).

Namun pergerakan pasang surut sinematografi di Banyumas ini tampak nyata di Purbalingga. Beberapa kali perhelatan film yang digelar CLC mendapat tekanan dan pelarangan dari pemerintah setempat. Tetapi CLC kokoh dengan pendiriannya, bahkan hingga tahun 2009 ini CLC berhasil menyelenggarakan tiga kali festifal film pelajar.

Meski tanpa campur tangan (perhatian) pemerintah, kegiatan bertajuk Purbalingga Festival Film (PFF) ini menjadi barometer perkembangan film pendek di Banyumas Raya. Puluhan film pendek produksi sineas pelajar se Banyumas selalu ambil bagian.

Kearifan Lokal
Film, dalam konteks media masa lewat sajian yang selektif dan penekanan pada tema-tema tertentu akan menciptakan kesan (imaji) tertentu pada penonton (Melvin DeFleur). Artinya film berkuasa mendefisinikan norma-norma budaya masyarakat.

Budaya adalah tentang keberadaan (distinctiveness) kelompok-kelompok sosial yang memberikan mereka identitas. Kebudayaan merupakan batasan (norma) dalam hidup manusia. Di dalamnya terdapat respon manusia terhadap masyarakat, atau lingkungannya, dan dunia secara umum.

Kebudayaan oleh Koentjaraningrat disyaratkan memiliki tujuh unsur esensial, yaitu: Bahasa, sebagai perwujudan budaya yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup, dan teknologi. Berikutnya, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan upacara keagamaan, dan terahir adalah kesenian.

Kesenian merupakan unsur budaya yang mengacu pada estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks termasuk film.

Konsistensi isu dalam film Banyumas menjadi menarik. Mengingat khasanah budaya Banyumas saat ini mulai memudar, tergerus arus budaya asing. Di hadapan pergeseran nilai budaya, posisi budaya lokal saat ini cenderung termarginalkan. Keajekan pada unsur–unsur budaya lokal menjadi trademark atau bahkan ikon film Banyumas.

Sebagai produk budaya, keberadaan film Banyumas menyimpan potensi sebagai media dokumentasi budaya atau videografi budaya (cultural videography). Videografi merupakan media komunikasi yang cukup efektif dalam rangka pelestarian dan perayaan keragaman budaya lokal.

Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, menyebutkan bahwa film diarahkan antara lain untuk pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, peningkatan kecerdasan bangsa, pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman, dan penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Konsistensi –mengusung- budaya lokal juga terlihat pada film ‘Peronika’, Senyum Laminah (SL), Pasukan Kucing Garong (PKG), Boncengan, Metu Getih, Lengger Santi, Cuthel, dan lain-lain. Selain menggunakan dialek ‘ngapak’, film ini juga mengangkat tema kehidupan keseharian masyarakat kecil (marginal) di Banyumas.

Pada SL terdapat scene –tradisi- membatik. Sebuah tradisi ‘langka’ yang sudah mulai memudar dan membutuhkan regenerasi. Film Cuthel mengajarkan falsafah hidup orang Banyumas, yang pantang menyerah. Nilai-nilai kejujuran (cablaka), toleransi, dan budi pekerti digambarkan dalam film ini.

Secara garis besar, keajekan film Banyumas dapat dilihat dari empat arus besar. Yaitu penggunaan bahasa Banyumas dialek ‘ngapak’sebagai salah satu unsur penting membangun plot. Kedua, seting masyarakat asli Banyumas. Ketiga, atribut (aksesoris) pendukung berupa simbol, ikon, dan indeks visual yang muncul dalam scene. Dan keempat tema kehidupan masyarakat kelas bawah.

PFF
Purbalingga Film Festival (PFF) merupakan ajang kompetisi kreatifitas dan potensi pelajar SMA/SMK/MA se-Banyumas Raya di bidang sinematografi. Ajang ini menjadi salah satu elan positif bagi perkembangan industri kreatif di tingkat pelajar. Saat ini PFF menjadi satu-satunya barometer perkembangan sinematografi di Banyumas.

Tahun 2009 ini PFF masuk usia ketiga. PFF pertama digelar pada tahun 2007. Pada tahun pertama PFF sempat mendapat ‘sparing patner’ yaitu perhelatan yang sama bertajuk Festival Film Banyumas (FFB) yang digagas Komunitas Jurnalis Televisi Purwokerto (KJTP). Namun ajang ini hanya sekali digelar.

Dari tiga kali PFF (Tahun 2007, 2008, dan 2009), telah muncul sekitar 50 judul film pendek Banyumas. Begitu banyak tema yang diangkat dalam film-film karya pelajar tersebut. Kearifan lokal telah menjadi mindset dan ideologi film-film ini. Sehingga penyelenggaraan PFF turut merayakan semangat multikulturalisme dan pluralitas budaya berbasis kearifan lokal Banyumas. (Forum KOMPAS Jateng-Jogja, Sabtu 06 Juni 2009)

Teguh Trianton, Penikmat Film,
Staf Edukatif SMK Widya Manggala,
Periset Beranda Budaya (Banyumas).

Purbalingga Film

2009-05-28T09:52:00.004+07:00

Berkah Purbalingga Film Festival
Oleh Teguh Trianton

PURBALINGGA Film Festival (PFF) adalah ajang kompetisi kreativitas dan potensi pelajar SMA/SMK/ MA se-Banyumas Raya (Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjanegara) dalam bidang seni sinematografi. Ajang ini menjadi salah satu elan positif bagi perkembangan industri kreatif di tingkat pelajar.

Di samping itu juga menjadi saluran katarsis bagi kejumudan kaum muda atas segala bentuk kemapanan dan ketidakmampuan lembaga seni dan budaya dalam mewadahi keragaman kreativitas.

Pada 2009, PFF telah memasuki usia ketiga sejak kali pertama digelar pada 2007. Dari dua tahun sebelumnya PFF telah berhasil menelurkan berbagai prestasi. Film-film garapan sineas Banyumas berhasil menduduki tempat terhormat di berbagai ajang festival tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Sekadar mengingatkan, beberapa catatan keberhasilan sineas Purbalingga antara lain; Senyum Lasminah garapan sutradara Bowo Leksono menjadi Film Terbaik II pada Festival Video Edukasi (FVE) 2007. Kemudian Pasukan Kucing Garong Fiksi Terbaik di ajang Malang Film Video Festival (Mafviefest) 2007. Film Adu Jago menjadi film dokumenter terbaik di ajang yang sama.

Kemudian dua film pendek Purbalingga, yaitu Peronika dan Metu Getih karya Heru C Wibowo bersama 16 film pendek Indonesia lain, mendapat kehormatan tampil di Festival Film Eropa bertajuk Europe on Screen 2007 (EOS 2007). Disusul film Boncengan dan Lengger Santi yang lolos dalam kompetisi Festival Film Pendek Konfiden 2007.

Capaian keberhasilan tersebut sesungguhnya sangat membanggakan, terutama bagi masyarakat Purbalingga. Betapa tidak? Dari hasil jerih payah penggalian ide kreatif anak-anak muda Purbalingga, telah mampu menggangkat daerahnya ke pentas nasional.

Tidak Diperhatikan
Sayang berbagai capaian tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Sejarah perkembangan dunia sinematografi Purbalingga menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum menunjukkan keseriusan perhatian dalam ranah realistis.

Selama ini perhatian yang diberikan pada komunitas pegiat film di Purbalingga yang tergabung dalam wadah Cinema Lovers Community (CLC) baru sebatas retorika. Pemerintah melalui dinas terkait —Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya— terlihat masih sungkan memasukkan sinematografi menjadi bagian dari program kerja mereka.

Ini terbukti dari tiga kali perhelatan PFF, yaitu pada 2007, 2008, dan 2009 yang berlangsung 21-23 Mei lalu, pemerintah tak terlibat langsung dalam proses penyelenggaraannya. Malah sebaliknya, beberapa hambatan penyelenggaraan PFF 2009 justru datang dari penguasa, seperti pemboikatan spanduk PFF yang dilakukan oleh aparat Satpol PP beberapa waktu lalu.

Nilai Strategis
Tiga kali penyelenggaraan PFF dalam tiga tahun berturut-turut merupakan kerja keras yang luar biasa. Apalagi tanpa campur tangan pemerintah. Terlihat ironis memang. Tapi barangkali inilah risiko kerja kebudayaan yang tidak dapat diharapkan menjadi sumber tambang pendapatan asli daerah (PAD).

Namun saya masih berharap pada pemerintah setempat untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan PFF pada tahun-tahun mendatang. Saya optimis, mengingat PFF sebagai manifestasi perkembangan sinematografi sesungguhnya memiliki nilai strategis bagi pembangunan Purbalingga, dan Banyumas Raya pada umumnya.

Pertama, secara politis kehadiran industri kreatif —sinematografi— di Purbalingga membuka wacana baru dalam proses marketing politik. Secara administratif Kabupaten Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai wilayah penghasil rambut, namun juga dikenal di pentas nasional sebagai kabupaten produsen film pendek.

Kedua, dari sisi diplomasi budaya film pendek garapan sineas Purbalingga mampu membawa seni tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal Purbalingga sejajar dengan seni tradisional dari daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Ini terjadi karena mindset film pendek Purbalingga konsisten mengangkat isu-isu lokal.

Sumbangan Besar
Ketiga, di wilayah edukatif, keberadaan PFF dan seni sinematografi ini memberikan sumbangan yang sangat besar. Dunia pendidikan Purbalingga mendapat referensi dan materi bahan ajar terkini (baca: kontemporer) untuk membangun karakter peserta didik.

Lebih jauh lagi, film (sinematografi) mengilhami stakeholder dan pelaku pendidikan untuk lebih kreatif menciptakan metode dan bahan ajar berbasis multimedia. Ini adalah terobosan baru di Purbalingga.

Keempat, secara ekonomis kehadiran industri kreatif ini ternyata telah mampu mengantarkan pegiat film pendek untuk berkiprah di kancah industri kreatif yang komersial. Beberapa sineas Purbalingga telah terlibat dalam penggarapan film-film komersil, penyutradaraan iklan, videografi, video klip dan sebagainya.

Di sisi lain, berkembangnya sinematrografi di Purbalingga juga telah ikut mengurangi pengangguran. Selain terlibat dalam proyek film besar, para sineas juga banyak mendapat job untuk dokumentasi upacara hajatan perseorangan, lembaga bahkan hajatan pemerintah. Mereka mengisi lapangan pekerjaan di sektor jasa.

Kelima, kehadiran sinematografi ini dapat menjadi media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah (eksekutif dan legislatif). Potensi kreativitas yang berbasis kearifan dan isu-isu lokal dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Sesungguhnya jika pemerintah telah melihat bahwa dunia sinematografi di Purbalingga memiliki nilai strategis dalam proses pembangunan, maka pada tahun-tahun mendatang pemerintah tidak segan dan sungkan lagi terlibat secara aktif menumbuhkembangkan industri kreatif.

Ini dapat dilakukan dengan mengambil alih sepenuhnya pembiayaan penyelenggaraan PFF. Atau bekerja bersama (ambil bagian) untuk perhelatan PFF. Di wilayah politik, pemerintah sebenarnya dapat membuat regulasi perfilman di Purbalingga.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat memasukan sinematografi menjadi salah satu kegiatan ektrakurikuler di sekolah. Bahkan pemerintah dapat memfungsikan lembaga kesenian dan kebudayaan yang ada sebagai salah satu pilar kebudayaan yang dinamis, akomodatif, dan responsif. (35)

— Teguh Trianton, periset Beranda Budaya (Banyumas)
— WACANA Suara Merdeka, 28 Mei 2009

Pembangunan Purbalingga

2009-04-23T10:26:00.003+07:00

Semiotika Pembangunan Purbalingga
Oleh Teguh Trianton

Dalam dua periode kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko (TBS), secara fisik kondisi wilayah perkotaan Kabupaten Purbalingga berkembang pesat. TBS mampu membangun citra sebagai ‘Bupati Pembangunan’. Setidaknya inilah penilaian masyarakat umum yang melihat bertebarannya ikon-ikon pembangunan yang berfungsi sebagai monumen di Purbalingga.

Bupati TBS dan Soetarto Rakmat, pasangannya (Wabup periode I) telah mengubah bentuk alun-alun kota mejadi bundaran bersimpang lima. Merubah arsitektur masjid besar menyerupai masjid Nabawi. Keduanya menjadi ikon paling monumental yang menandai kesuksesan pembangunan Purbalingga.

Periode kedua masa kepemimpinan TBS, bersama Heru Sudjatmoko (Wabup), ditandai dengan pembangunan bidang pariwisata, ekonomi dan perikanan. Duet kepemimpinan ini berhasil menyulap kolam renang kecil di Kecamatan Bojongsari menjadi arena waterboom dan beberapa wahana pendukung lainya. Owabong menjadi ikon pembangunan parisiwata.

Kemudian pada sektor ekonomi, TBS mengembangkan wilayah ekonomi segitiga emas (Segamas). Ia berhasil meyakinkan rakyat bahwa relokasi pasar kota ke dalam satu kawasan dengan terminal merupakan terobosan jitu untuk membangun perekonomian Purbalingga. Apalagi di kawasan yang sama juga didirikan bursa unggas dan ternak lainya.

Semiotika
Setiap wujud yang telah dan tengah dibangun di Purbalingga sesungguhnya merupakan sebuah monumen yang menandai sebuah moment berjalan. Bentuk fisik menjadi tanda bahwa pembangunan terjadi di Purbalingga.

Tanda dalam perspektif semiotika disebut semion. Yaitu sesuatu yang mewakili sesuatu lainya. Sesuatu itu dapat berupa gagasan, pengalaman, ide, pikiran atau perasaan. Dalam konteks komunikasi pembangunan, sesungguhnya bupati Purbalingga berhasil mewujudkan citra yang melampaui realitas yang ada.

Bupati berhasil menyatakan gagasan pembangunan dengan mewujudkan gagasan tersebut secara nyata. Bahkan dengan cara yang nyaris sama bupati juga berhasil meneguhkan bentuk komunikasi pembangunan dengan rakyatnya.

Di sini bupati tidak mewujudkan gagasan menjadi realitas empirik yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara fungsional dan dinamis. Bupati membangun berbagai tanda yang hanya menandai gagasannya.

Bentuk semion yang saya maksud berupa patung yang bertebaran di berbagai sudut kota. Patung Pangsar Jenderal Sudirman di perempatan komplek Segamas, Tugu pengrajin knalpot di simpang tiga Sayangan, patung ikan gurami, replika knalpot raksasa, sanggul raksasa, sajadah kayu raksasa dan sebagainya.

Wujudnya memang dapat dilihat dan diraba. Tapi nanti dulu!.

Hiperealitas
Secara formal ikon-ikon ini tercatat dan mendapat penghargaan Muri. Replika ini seolah sangat ikonis atau mewakili realitas yang sebenarnya. Sanggul raksasa misalnya, dipresentasikan untuk menyatakan bahwa Purbalingga adalah kota terbesar kedua di dunia yang memproduksi aneka barang olahan hasil kerajinan dari rambut. Setali tiga uang dengan replika knalpot raksaya dan patung ikan gurami.

Sesungguhnya bentuk replika dan tugu tersebut dimaksudkan untuk mengatakan sebuah perasaan bahwa penduduk Purbalingga sudah cukup sejahtera dengan hasil industri atau perikanan tersebut. Apalagi industri rambut yang berorientasi pada pasar ekspor. Secara formal usaha pencitraan ini berhasil. Rakyat terlanjur sepakat bahwa Purbalingga adalah produsen kerajinan barang olahan dari rambut.

Namun sesungguhnya rakyat tidak sadar bahwa ikon tersebut semu. Produk kerajinan rambut belum mampu meningkatkan kondisi perekonomian Purbalingga. Puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan pengolah rambut belum sepenuhnya mengenyam kesejahteraan.

Puluhan tahun para buruh dibayar dengan upah yang jauh di bawah UMK. Belum lagi ekploitasi tenaga berkedok kerja lembur dan masa training yang tak jelas aturan mainnya. Ini tidak sebanding dengan citra yang dibentuk lewat ikon-ikon tadi.

Senada. Pada kondisi sektor perikanan, Gurameh Center (GC), ternyata mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Bahkan usai diresmikan oleh Gubernur, GC tak pernah terdengar gaungnya sebagai sentra pembudidayaan ikan gurami yang bermutu.

Pendek kata, fakta ini membenarkan bahwa semion apapun bentuknya dapat digunakan sebagai salah satu materi untuk berdusta. Ini terjadi tatkala realitas yang hendak direpresentasikan ternyata tidak sesuai. Atau bahkan ada realitas yang mengungguli kenyataan tersebut. Hiperealitas.

Tanpa bermaksud mengingkari kesakralan sebuah patung sebagai ikon yang lebih mirip berhala ini, sebenarnya praktek pencitraan juga terjadi di banyak sektor pembangunan di Purbalingga.

Reformisi
Pertanyaannya kemudian, apakah membentuk citra itu salah? Tidak! Tak ada yang keliru. Pembentukan citra ‘membangun’ dengan meproduksi serangkaian tanda sesungguhnya bagian dari ketaklangsungan ekspresi. Tanda atau ikon tersebut dapat menduduki posisi sebagai identitas –pembangunan- Purbalingga.

Yang perlu diteguhnya ke depan sesungguhnya adalah misi dan orientasi pembangunan. Pemerintah perlu melakukan reformisi dan reorientasi praktek-praktek –proyek- pembangunan.

Setidaknya ada tiga sektor utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pendidikan. Jika bentuk patung Jenderal Sudirman telah merepresentasikan sosok Sudirman secara primordial sebagai asli Purbalingga, maka pemerintah perlu menegaskan misi pendidikan lebih dari itu.

Bahwa terdapat nilai-nilai patriotisme yang harus ditiru dan dianut oleh rakyat, pejabat dan birokrat. Internalisasi, itulah yang perlu dilakukan. Bisa melalui pendidikan forman dan non formal. Ini perlu didukung kebijakan sektor pendidikan lainya.

Kedua, pada ranah pembangunan sektor ekonomi. Jargon ekonomi kerakyatan harus ditegakan. Selama ini pembangunan ekonomi masih berkutat di pusat kota. Di sini reformisi dilakukan dengan memberikan perhatian sepenuhnya pada pembangunan pedesaan. Caranya bisa dengan memberikan tambahan nominal ADD dalam APBD. Tentu dengan pengawasan yang ketat dalam tahap pelaksanaannya.

Ketiga, pada sektor tenaga kerja atau perburuhan. Kebijakan pemerintah pada sektor ini terlalu menguntungkan pengusaha asing. Sementara para buruh –bumi putra- belum merasakan dampak kebijakan pembangunan sektor ini. Penegakan UMK menjadi syarat mutlak reformisi sektor ini.

Teguh Trianton, Penyair, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Sumber; SUARA MERDEKA, 22 April 2009

Budaya Banyumas

2009-04-21T11:27:00.004+07:00

Revitalisasi "Dagelan" Banyumas
Oleh Teguh Trianton

Dagelan merupakan salah satu akar tradisi yang menjadi bagian dari karakter atau watak wong Banyumas. Tradisi ini melengkapi karakter lain, seperti cablaka (transparan), apa adanya, egaliter, dan glogok sor atau suka mengumbar ukara (ucapan). Dagelan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk sastra lisan tertua di Banyumas, di samping Dalang Jemblung. Keberadaan seni Dagelan setali tiga uang dengan seni Dalang Jemblung. Keduanya nyaris punah tergerus modernisasi.

Dagelan berasal dari kata ndagel yang artinya melucu, sehingga Dagelan diartikan sebagai lelucon atau tingkah yang mengundang dan mengandung tawa. Dagelan biasanya menjadi salah satu fragmen yang ditunggu penonton dalam pentas Pakeliran Gragag Banyumasan. Dagelan juga bisa dipentaskan secara terpisah "dari pertunjukan wayang" dalam bentuk tunggal seperti seni Ludruk di Jawa Timur atau Lenong di Betawi.

Seni Dagelan pernah mengalami masa keemasan pada sekitar tahun 1990. Saat itu di Banyumas terdapat satu grup Dagelan yang cukup melegenda. Grup lawak ini bernama Peang-Penjol dan Suliyah. Dalam banyolan atau lawakannya tokoh Peang-Penjol dan Suliyah ini sebenarnya tengah memainkan karakter wong Banyumas asli. Karakter yang juga melekat pada tokoh Bawor sebagai ikon masyarakat Banyumas yang biasa muncul dalam seni Pakeliran Banyumasan.

Baik Peang-Penjol dan Suliyah maupun Bawor sebenarnya merupakan metafora, sublimasi dari kondisi masyarakat Banyumas. Humor-humor segar mengalir tanpa beban dari tokoh-tokoh tersebut. Dengan bahasa- dialek-Banyumas-ngapak-yang kental, isu-isu kontemporer kala itu menjadi bahan lawakan.

Berbagai isu sosial yang terjadi saat itu diramu dan ditanggapi secara cablaka dalam perspektif wong Banyumas. Yang timbul kemudian adalah bukan sekadar kelucuan, tetapi di dalamnya terkandung wacana kritis, pendidikan moral, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Religiositas
Dus, apa yang dipertontonkan sebenarnya tak sekadar guyon yang hanya mengundang tawa, melainkan pendidikan budi pekerti yang disampaikan secara segar. Dagelan sebenarnya adalah seni mengkritik, mengingatkan, mendidik, menerjemahkan, atau mengejawantahkan perilaku pemimpin dan masyarakat yang dipimpin.

Nah, di sinilah letak religiositas yang menjiwai dagelan. Meski terkesan vulgar, tanpa tedeng aling-aling dan cenderung kasar, tetapi lakon-lakon yang diperankan dalam seni Dagelan sesungguhnya bermuatan nilai-nilai religious.

Religiositas ini diadaptasi dari kata religiosity dalam The World Book Dictionary, yang berarti religious feeling or sentiment atau perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan meliputi segala perasaan batin yang berhubungan dengan Tuhan, seperti perasaan takut berbuat dosa, perasaan kejujuran, dan sebagainya.

Dengan demikian, bentuk-bentuk kritik yang disublimasikan dalam dagelan sebenarnya merupakan religiositas. Sindiran-sindiran atau humor satir yang dituturkan dalam dagelan merupakan elan religiositas. Lantaran pada hakikatnya dagelan mengajarkan moral sambil menghibur, mengkritik tanpa menyakiti, mendidik dengan senyuman.

Namun, pada puncaknya, dagelan sesungguhnya merupakan bentuk katarsis. Dagelan tanpa disadari tengah mengajak penonton menertawakan dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari wong Banyumas kontemporer, seni tradisi ndagel ini sudah luntur. Dagelan telah kehilangan gereget dan rohnya. Seni Dagelan telah kehabisan momen untuk tampil. Faktor penyebabnya ada dua. Pertama hadirnya humor-humor populer yang menyerbu ke ruang-ruang pribadi keluarga melalui pesawat televisi. Kedua, semakin mengecilnya frekuensi dan ruang publik untuk pementasan seni hiburan rakyat.

Untuk faktor pertama ini sangat jelas hubungannya dengan industri hiburan (entertainment) dan kepemilikan modal. Yang memiliki kekuatan untuk meminimalkan adalah penguasa (pemerintah) melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Atau kekuatan (pemilik modal) lain yang seimbang yang beriktikad baik memberikan pendidikan melalui tayangan edutainment. Atau dengan membuat tayangan yang sepadan, tetapi lebih menonjolkan moralitas ketimbang sekadar kelucuan yang slapstik.

Nah, minimnya tayangan hiburan yang mengandung unsur pedidikan ini menjadi alasan betapa pentingnya revitalisasi seni tradisional seperti dagelan di Banyumas.

Revitalisasi
Untuk mengatasi faktor kedua, dapat dimulai oleh lembaga pemerintahan dan swasta. Misalnya dengan mengundang grup dagelan sebagai pengisi acara hiburan dalam momen perayaan ulang tahun lembaga, pisah-sambut pejabat, silaturahmi, atau momen lain yang memungkinkan digelarnya hiburan.

Artinya, lembaga-lembaga tersebut harus rela dicap sedikit jadul dengan menyuguhkan seni tradisi ini. Lembaga juga harus rela menahan sedikit hasrat untuk menampilkan hiburan lain yang lebih modern, seperti panggung karaoke, organ tunggal, dan band. Atau mengolaborasikan dua jenis hiburan tersebut dalam satu panggung.

Jika lembaga-lembaga resmi itu telah memberikan contoh bagaimana menghidupkan kembali seni tradisi yang nyaris punah, maka pada gilirannya masyarakat juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat akan berpikir untuk menggelar pertunjukan dagelan pada acara hajatan daripada mengundang pemain organ tunggal.

Dengan pola semacam ini revitalisasi seni tradisional dagelan dapat berjalan dan dengan sendirinya nilai-nilai atau pesan moral (religiositas) yang terkandung di dalamnya dapat disampaikan. Sehingga, masyarakat tidak hanya mendapat hiburan segar, melainkan juga mendapat pendidikan moral.

Sumber : Forum – Kompas, 16 April 2009

-- Teguh Trianton Peminat Seni, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Pertanian

2009-04-05T09:40:00.008+07:00

Upaya Membangun Bendungan Slinga

Oleh Teguh Trianton

SEPULUH tahun sudah nasib Bendungan Slinga di Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga terkatung-katung. Selama itu pula lahan pertanian seluas 1.400 hektar yang tersebar di lima desa terbengkalai. Padahal ratusan petani menggantungkan hidup dari bercocok tanam di lahan tersebut.

Kondisi Bendungan Slinga yang menjadi sumber utama irigasi pertanian di Kecamatan Kaligondang ini merupakan potret kelam kondisi pembangunan pertanian di Purbalingga.

Kondisi ini kian memprihatinkan tatkala Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purbalingga lebih memprioritaskan relokasi dan pembangunan pasar kota menjadi wilayah segitiga emas (Segamas) di Kecamatan Kalimanah.

Keterbengkalaian Bendungan Slinga adalah sejarah kelabu nasib petani di Purbalingga. Boleh jadi permasalahan Bendungan Slinga adalah fenomena gunung es atas kemunculan berbagai permasalahan pertanian global di Purbalingga. Kelangkaan pupuk misalnya, kesulitan saluran ditribusi, belum lagi masalah impor beras.

Ironis memang. Apalagi rencana revitalisasi Bendungan Slinga ini tak kunjung menemukan titik cerah. Padahal pada 2008, suara rakyat Purbalingga telah berperan memenangkan Bibit Waluyo dan Rustriningsih dalam bursa pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah.

Pilihan tersebut tak sepenuhnya keliru, sebab saat itu pasangan Bibit-Rustri memasang jargon politik ’’Bali Ndesa Mbangun Desa’’. Sehingga masyarakat Purbalingga yang didominasi petani ini banyak berharap dari duet kepimimpinan ini.

Mereka berharap dengan semangat pembangunan yang berorientasi ke desa ini, gubernur baru dapat menjadi dewa penolong atas permasalahan pertanian di Purbalingga. Termasuk masalah Bendungan Slinga.

Perjalanan Panjang
Wacana revitalisasi Bendungan Slinga ini telah ada sejak 2003. Saat itu pemerintah setempat telah mengalkulasi anggaran revitalisasi sebesar Rp 14 miliar. Namun rencana ini tidak pernah terealisasi. Alasanya sederhana, pemerintah Kabupaten Purbalingga saat itu merasa tidak memiliki anggaran yang longgar untuk dialokasikan pada sektor ini. Rencana pemulihan fungsi Bendunganan di Sungai Klawing ini pun sirna.

Merasa tidak mampu, pada 2005 pemerintah mendesain ulang rencana revitalisasi ini, dan hasilnya berupa proposal yang diajukan ke pemerintah pusat.
Usulan ini sempat mampir ke provinsi. Adapun nilai anggaran yang diusulkan saat itu mengalami pembengkakan. Jika pada 2003 didesain hanya membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, redesain 2005 membutuhkan biaya sebesar Rp 18 miliar.

Saling Lempar
Namun proposal ini berulang kali kandas di tingkat pusat. Alasanya, karena areal persawahan yang dialiri hanya 1.200 ha, sehingga merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk membangun. Tanggung jawab pemulihan pun akhirnya dilemparkan dari pusat ke pemerintah provinsi. Pusat baru akan mendanai jika luas areal sawah yang dialiri mencapai 3.000 hektar.

Sementara itu pemerintah provinsi tidak serta merta menyetujui proposal ini. Dengan alasan dana pemulihan yang dibutuhkan terlalu tinggi. Menurut pemprov, nilai Rp 18 miliar terlalu berat untuk provinsi. Yang terjadi kemudian saling lempar tanggung jawab. Sementara nasib petani di Kecamatan Kaligondang tak kunjung berubah baik.

Multiguna
Sebenarnya jika hanya berpatokan pada luas areal lahan yang akan dialiri jelas kurang signifikan dibanding nilai total proyek yang harus dikerjakan. Namun sesungguhnya keberadaan Bendungan Slinga tersebut memiliki multiguna. Setidaknya ada tiga nilai strategis atau fungsi Bendungan Slinga setelah revitalisasi.

Fungsi yang pertama jelas sebagai sumber irigasi pokok bagi petani di lima desa di Kecamatan Kaligondang. Sisanya sebenarnya masih dapat dimanfaatkan bagi ribuan petani yang berada di wilayah hilir.

Setidaknya ada dua wilayah lagi yang dapat memanfaatkan aliran air dari Bendungan ini, yaitu petani di wilayah Kecamatan Purbalingga dan sebagaian di Kecamatan Kemangkon.

Dengan demikian jika volume air yang disalurkan dapat ditingkatkan, maka Bendungan Slinga dapat mengairi lebih dari 1.599 hektar lahan yang tersebar di 14 desa dalam 3 kecamatan.

Nilai stategis yang kedua yaitu bagi budidaya perikanan. Selain sebagai sumber irigasi, masyarakat yang bermukim di sekitar saluran induk di sepanjang desa yang dialiri dapat memanfaatkan air tesebut sebagai media pemeliharaan ikan.

Di sini jelas terlihat revitalisasi Bendungan Slinga membawa dampak ikutan yang positif bagi pertumbuhan sektor perikanan. Apa lagi saat ini wilayah Kecamatan Kemangkon merupakan salah satu sentra budidaya ikan air tawar terbesar di Purbalingga.

Nilai strategis yang ketiga yaitu pemulihan kondisi ekologi dan hayati di sekitar saluran irigasi. Lebih dari 10 tahun sejak Bendungan Slinga tidak berfungsi kondisi ekosistem di sekitar lahan pertanian ikut terganggu. Kekeringan yang melanda areal persawahan selama ini dengan serta merta berdampak pada kesuburan tanah perkebunan yang ada di wilayah tersebut.

Dengan pemulihan atau pembangunan kembali Bendungan Slinga ini, maka keberadaan ekosistem yang ada dapat kembali pulih dan terjaga kelestariannya. Karena itu bukan hanya hasil pertanian dan perikanan saja yang meningkat, hasil perkebunan juga dapat meningkat.

Tagih Janji
Tahun 2009 merupakan babak pertama masa kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo. Masa ini sekaligus menjadi tahun permulaan untuk merealisasikan jargon politik ’’Bali Ndesa, Mbangun Desa’’. Dengan semangat jargon inilah petani di Purbalingga sebenarnya tengah menagih janji pemerintah.

Pada 2008 Dirjend PSDA menyatakan, biaya pembangunan Bendungan Slinga ditanggung APBN dengan nilai proyek Rp 24 miliar (SM, 14/03/2009). Artinya sudah ada iktikad baik dari pemerintah pusat untuk segera mengambalikan fungsi bendungan tersebut.

Untuk itu, tugas gubernur sekarang sesungguhnya menjadi ringan. Ia tinggal mengupayakan agar pencairan anggaran ini cepat terealisasi. Di samping itu harus menyiapkan dana pendamping. Ini juga menjadi ’’PR’’ Bupati Purbalingga.

Sekali lagi, dengan semangat ’’Bali Ndesa, Mbangun Desa’’ saatnya Gubernur Jateng dan Bupati Purbalingga kembali ke desa membangun Bendungan Slinga. (35)

– Teguh Trianton, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga
– Sumber : Suara Merdeka, 2 April 2009

Sinematografi Purbalingga

2009-03-10T14:41:00.007+07:00

Regenerasi Sinematografi Purbalingga
Oleh Teguh Trianton

MESKI baru berusia lima tahun, namun perjalanan dunia industri kreatif perfilman (pendek) di Purbalingga hingga 2009 ini telah memasuki empat babak. Pertama perintisan, kedua penyemaian masal, ketiga pasang-surut, dan keempat babak regenerasi. Pembabakan ini didasarkan pada periodisasi —jangka waktu— per tahun dan fenomena isu yang terjadi.

Babak pertama adalah perintisan, ini dimulai pada 2004. Saat itu Laeli Leksono Film bereksperimen dengan mengadaptasi cerpen karya Ahmad Tohari berjudul ’’Orang Buta dan Penuntunnya’’ menjadi karya sinematografi.

Ini film pertama di Purbalingga dan pernah dikampanyekan ke sekolah-sekolah, kampus, dan kantong-kantong budaya. Pernah pula nongol di TVRI Jakarta, dan meramaikan ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2004.

Kedua adalah babak penyemaian masal. Secara formal pembibitan industri siematografi di Purbalingga dimulai pada 2006. Penyemaian ini ditandai dengan pembentukan Cinema Lovers Community (CLC). CLC adalah sebuah lembaga nirlaba yang mewadahi perkumpulan sineas Purbalingga.

Saat itu baru ada empat rumah produksi atau production house (PH) yang berafiliasi dalam wadah CLC, yakni Laeli Leksono Film, Glovision Production, Beda Studio, dan SBH Entertainment.

Meski baru empat anggota, namun saat itu, mereka mampu unjuk gigi, yaitu dengan memproduksi puluhan judul film pendek. Dengan mengangkat isu-isu lokal sebagai mainstream film mereka terus berkembang dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas.

Ini terbukti dengan peraihan berbagai penghargaan atas karya sineas Purbalingga. Sebut saja Senyum Lasminah (SL) besutan sutradara Bowo Leksono yang menjadi Film Terbaik II pada Festival Video Edukasi (FVE) 2007. Kemudian Pasukan Kucing Garong (PKG) menjadi Film Fiksi Terbaik di Malang Film Video Festival (Mafviefest) 2007. Sementara itu film Adu Jago (AJ) menjadi film dokumenter terbaik di ajang sama.

Pasang-surut
Raihan penghargaan ini sekaligus menadai babak ketiga perjalanan dunia sinematografi di Purbalingga, yaitu pasang-surut. Secara umum pada periode 2006-2007 ini dunia perfilman pendek Purbalingga berhasil mengokohkan eksistensi.

Dua film pendek, yaitu Peronika sutradara Bowo Leksono dan Metu Getih karya Heru C Wibowo bersama 16 film pendek Indonesia lain mendapat kehormatan tampil di Festival Film Eropa bertajuk Europe on Screen 2007 (EOS 2007). Disusul film Boncengan, dan Lengger Santi yang lolos dalam kompetisi Festival Film Pendek Konfiden 2007.

Tak hanya itu, pada masa sama CLC berhasil membentuk jaringan kerja perfilman pelajar di Purbalingga. Hasilnya sekitar 20 PH berafiliasi di bawah bendera lembaga ini. Puluhan film juga berhasil diproduksi.

Namun masa panen ini ternyata harus diawali dengan kenyataan pahit. Pada Juli 2006, sekitar satu peleton Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melarang penggunaan Gedung Graha Adiguna-operational room (Oproom) untuk pemutaran film.

Tragedi ini diabadikan dalam seri dokumenter Bioskop Kita Lagi Sedih. Film ini merupakan catatan sejarah kelabu sekaligus tonggak geliat perfilman Purbalingga.

Babak Baru
Pada 2008 saya sebut sebagai babak baru perjalanan dunia sinematografi di Purbalingga. Pada Mei 2008, CLC menggelar perhelatan bertajuk Purbalingga Festival Film (PFF). Ajang ini merupakan ajang regenerasi jilid I dunia perfilman Purbalingga.

Karya sinematografi yang tampil di ajang PFF ini adalah karya kreatif para pelajar SMA di Purbalingga. Mereka sebelumnya mengikuti serangkaian kegiatan workshop pembuatan film pendek yang difasilitatori CLC.

Selain menghasilkan filmmaker generasi putih-abu-abu (SMA), workshop dan PFF ini juga melahirkan varian film yang lebih beragam. Film berjudul Glue, Mimpi Basah (MB), Kebongkar, Gairah Salimin, dan Blue Horror adalah hasil penajaman talenta seni mereka. Film ini mengangkat kehidupan pelajar masa kini. Namun wacana kearifan lokal tetap melekat.

Secara kualitas film generasi abu-abu-putih ini masih di bawah generasi sebelumnya. Namun setidaknya PFF ini merupakan bukti ada regenerasi. Bahkan ajang ini menjadi momen rujuk antara CLC dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan DPRD. Pemerintah memberikan sinyalemen positif atas pertumbuhan industri kreatif di Purbalingga. Eksekutif dan legislatif berjanji memberikan ruang gerak luas pada sineas Purbalingga.

Meski belum terealisasi, namun saat itu pemerintah dan DPRD berjanji akan segera menata (mengatur) dunia perfilman Purbalingga.

Regenerasi
Memasuki tahun 2009 CLC terus melakukan penetrasi. Jika sebelumnya generasi putih-abu-abu, kini mereka mulai menggarap generasi biru-putih (pelajar SMP). Meski belum tampak membuahkan hasil atau cenderung gagal —karena ditolak sekolah— namun setidaknya mereka telah berusaha.

Di ujung penolakan pihak SMP, mereka lalu melirik pelajar SMK. Pada Maret ini, mereka kembali menjadi fasilitator workshop film pendek yang diperuntukan bagi pelajar SMK. Inilah regenerasi jilid II.

Pilihan ini tidak keliru, sebab di Purbalingga saat ini telah berdiri sekitar 28 SMK Negeri dan Swasta. Dari jumlah ini sebagian besar telah membuka program keahlian multimedia (MM).

Jadi kegiatan ini jadi alternatif ajang pembelajaran sekaligus prakti kerja bagi siswa. Apalagi banyak nilai moral dan edukatif yang dapat digali dari kegiatan semacam ini. Terbukti pada 2008, film Cuthel meraih penghargaan dari Depdiknas sebagai Film Dokumenter Terbaik FVE 2008.

Di luar itu, kegiatan workshop ini merupakan jembatan utuk penyelenggaraan PFF II bulan Mei 2009. Di perhelatan ini seluruh keahlian dan talenta peserta workshop dipertunjukkan. Jika seluruh stakeholder pendidikan di Purbalingga menyadari betapa penting penanaman nilai moral melalui karya seni, maka tak aka nada lagi sekolah yang menolak kerja-kerja budaya. (35)

—Teguh Trianton, staf edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Sumber: Wacana Suara Merdeka 10 Maret 2009

Pengajaran Sastra

2009-02-24T10:24:00.002+07:00

Problem Pengajaran Sastra di SMK
Oleh Teguh Trianton

Hubungan bahasa dengan Sastra Indonesia pada dasarnya serupa dua sisi mata sekeping uang logam. Keduanya saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Sastra merupakan sistem tanda yang mempunyai makna dengan bahasa sebagai mediumnya Prodopo (1995). Bahasa sendiri tidaklah netral, sebab sebelum jadi anasir dari bangunan karya sastra, bahasa telah memiliki arti tersendiri (meaning) berdasarkan konvensi bahasa tinggkat pertama melalui pembacaan heuristik.

Sumbangan sastra sendiri terhadap khasanah bahasa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Konvensi-konvensi sastra dengan sendirinya memberikan sokongan yang besar bagi perkembangan bahasa.

Dalam pendidikan, nilai estetik dan putik sastra selama ini diyakini mampu memompa dan membangun karakter manusia. Bahkan mendiang Presiden Amerika Serikat John F Kenedy (JFK) begitu yakin bahwa sastra mampu meluruskan arah kebijakan politik yang bengkok. Sehingga politikus yang mati tertembak ini mengatakan, ‘Ketika Politik Bengkok Bengkok Sastra akan Meluruskanya’.

Begitu pentingnya sastra bagi kehidupan sehingga Seno Gumira Ajidarma (1997) kemudian mengafirmasi pernyataan JFK dengan membuat adagium ‘Ketika Jurnalisme Dibungkam maka Sastralah yang akan Berbicara’. Sastrawan yang juga jurnalis ini tidak main-main dengan statementnya, kumpulan Cerpen ‘Saksi Mata’ (1994) terbitan Bentang Budaya Yogyakarta adalah ‘saksinya’. Seluruh cerpen dalam kumpulan ini merupakan ‘pembocoran’ fakta peristiwa kekerasan yang terjadi di Dili - Timor Lorosai saat itu.

Dalam banyak kesempatan sastra menjadi bahasan yang tak pernah kering, mulai ihwal pembabakan dalam sejarahnya, rendahnya kritik dan apresiasi, hingga polemik seputar tema serta mainstream arah pergerakan perkembangan sastra mutakhir.

Pada tahun 2001, Sastrawan sekaligus Kritisi Sastra, Agus R Sarjono bahkan sempat menuturkan bahwa telah terjadi disorientasi dalam Pengajaran Sastra di sekolah (Sarjono, 2001). Diungkapkan, gagalnya pengajaran sastra di sekolah lebih banyak terjadi akibat kesalahan guru di sekolah yang telah mengingkari hakekat yang melandasi lahirnya pengajaran sastra ini.

Oleh karena itu, sudah selayaknya pengajaran sastra harus mempertanyakan ulang seluruh landasan meng-ada-nya jika tidak ingin jatuh pada persoalan yang sama berupa gagalnya pengajaran sastra yang tak kunjung selesai (2001 : 14).

Selama ini, meski polemik, seminar dan lokakarya telah digelar bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, namun pengajaran sastra sangat awam, hanya membahas strukturnya saja (intrinsik dan ekstrisik) secara awam. Sastra dianggap sebagai sesuatu yang lahir dari kekosongan budaya dan otonom, sehingga dianggap tidak ada intertekstualitasnya dengan teks-teks lain, diskursus lain.

Begitu pentingnya sastra, hingga perguruan tinggi membuka fakultas sastra. Di tiap daerah berdiri komunitas-komunitas sastra, kampus menjadi kantong-kantong ‘basis’ kehidupan sastra. Bahkan sistem pendidikan kita memasukan sastra sebagai muatan pelajaran dalam kurikulum. Meski masih mendompleng pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, namun setidaknya sastra diajarkan pada siswa di sekolah.

Kondisi ini kemudian memaksa kita untuk menelan kegalauan. Kondisi pengajaran sastra masih mengecewakan , dan ini dirasakan oleh sastrawan, pemerhati atau kritisi sastra, masyarakat, siswa dan bahkan guru sendiri (Sarjono, 2001: 207-208). Ini adalah kondisi pada tahun 1980-an, yang didasarkan pada sejumlah penelitian yang saat itu dilaksanakan.

Namun kondisi ini agaknya masih terus berlangsung hingga sekarang. Bahkan kondisi pengajaran sastra di sekolah saat ini tak jauh berbeda atau justru kian memprihatinkan.

Dalam tulisan berbeda, Ahmadun Yosi Herfanda (2007) menggambarkan kondisi terkini pengajaran sastra di sekolah. Dalam makalahnya diungkap bahwa pengajaran sastra di sekolah sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Indikator utama yang memperkuat sinyalemen itu adalah masih rendahnya apresiasi dan minat baca rata-rata siswa dan lulusan SMU terhadap karya sastra.

Bahkan dalam aspek pengetahuan sastra saja, mereka umumnya juga masih sempit, tidak seluas pengetahuan mereka tentang dunia selebriti. Ironis, mereka, misalnya, umumnya lebih mengenal siapa Britney Spears atau Westlife di negeri Paman Sam daripada Ahmad Tohari di negeri sendiri.

Kondisi Pengajaran Sastra di SMK

Diskursus dan kontestasi seputar pengajaran sastra yang selama ini menguat baik dalam forum seperti diskusi, atau seminar, dan muncul di media masa selalu mengambil contoh kondisi pada Sekolah Menengah Atas (baca: sekolah umum). Sementara jarang sekali, atau bahkan belum ada kritisi sastra dan pendidikan yang menyoroti problem pengajaran sastra di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pembangunan pendidikan ke depan diorientasikan pada upaya peningkatan jumlah sekolah kejuruan dengan perbandingan 70:30 dari jumlah SMA. Kondisi saat ini 60 : 40. Artinya perbandingan jumlah siswa SMK juga akan lebih banyak dari siswa SMA/MA. Artinya, penggambaran-penggambaran tentang kondisi pengajaran sastra pada sekolah di Indonesia justru masih jauh dari kondisi yang sebenarnya. Dalam pandangan Saya, jika melihat perbandingan tersebut bukan tidak mungkin kondisi pengajaran sastra di sekolah di Indonesia justru lebih parah lagi.

Pada SMK; sastra yang notabene bagian tak terpisahkan dari bahasa dan bangunan pendidikan budaya serta budi pekerti dan karakter ini, ternyata sama sekali tidak mendapatkan porsi. Tentu saja ini merupakan problem serius yang harus segera di selesaikan, jika pendidikan memang hendak diarahkan untuk membangun karakter bangsa dengan memanusiakan manusia .

Mengingat dalam kurikulum SMK tahun 2004 yang saat ini masih dianut, mata pelajaran Bahasa Indonesia sepenuhnya diarahkan pada satu tujuan yaitu penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk tujuan komunikasi di dunia kerja.

Memang dalam deskripsi pemelajaran Bahasa Indonesia SMK terdapat istilah penggunaan Bahasa Indah. Terminologi ini secara sadar dipilih untuk menggantikan istilah sastra. Hal ini disebabkan oleh dua alasan pokok yaitu pertama, untuk mencegah kesan ‘menakutkan’ bagi siswa dan guru terhadap sastra, dan kedua, istilah bahasa indah merupakan ancangan yang tepat untuk memasuki dunia sastra. Oleh karena itu bahasa indah seperti kata-kata mutiara, ungkapan-ungkapan, dan iklan tertentu mulai diperkenalkan pada peringkat Semenjana.

Kemudian, pada peringkat Madya siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan, bentuk-bentuk bahasa indah, dan memahami maknanya. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui kegiatan penugasan di dalam dan di luar modul. Dan pada peringkat Unggul para siswa dibimbing untuk menggunakan atau untuk memproduksi bahasa indah dalam berbagai kesempatan, seperti dalam membuat catatan harian, majalah dinding, berpantun, musikalisasi puisi, dan drama.

Sayangnya, dari tiga tingkat penguasaan komunikasi; standar atau kualifikasi Semenjana, Madia dan Unggul, sesungguhnya pengajaran sastra hanya mendapat setengah dari sub kompetensi dasar yang harus dikuasai pada level Unggul, yaitu pada kompetensi dasar apresiasi teks seni.
Padahal secara keseluruhan dalam tiga standar kompetensi tersebut terdapat 32 kompetensi dasar yang harus dikuasai yang merupakan sub pokok bahasan. Masing terdiri atas 12 kompetensi dasar tingkat Semenjana, 14 kompetensi dasar di tingkat Madia, dan 5 kompetensi dasar di tingkat Unggul .

Sementara pada SMA/MA, ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut; (1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. (2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. (3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. (4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia .

Kunci Permasalahan

Dalam banyak tulisan, sejumlah kritikus sastra terlanjur menjatuhkan vonis bersalah pada guru sastra atas rendahnya apresiasi siswa terhadap karya sastra . Dalam pandangan kritisi sastra, kian merananya pengajaran sastra di sekolah lebih banyak disebabkan oleh dua faktor yang bermuara pada guru. Pertama, guru sebagai sosok pengajar dianggap kurang memiliki kompetensi dan basis pengetahuan sastra yang mumpuni. Kedua, guru dinilai tidak kreatif dalam proses pembelajaran (pengajaran) sastra di sekolah sehingga cenderung membosankan. Ini terjadi karena guru dinilai tidak memiliki strategi jitu.

Meski belum ada pemetaan terbaru, namun untuk dua penilaian tersebut, sesungguhnya Saya cenderung sepakat. Bahkan di lapangan, memang acap kali dijumpai seorang guru sastra (Bahasa dan Sastra Indonesia) yang enggan meng-upgrade pengetahuan mereka tentang seluk-beluk sastra kontemporer.

Namun yang menjadi permasalahan mendasar dalam pandangan Saya, sesungguhnya adalah sistem pendidikan kita. Kurikulum pendidikan yang saat ini dianut tidak pernah memberikan ruang gerak yang leluasa pada pembelajaran sastra. Orientasi pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan masih melenceng jauh dari hakekat tujuan pendidikan itu sendiri. Inilah yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Pendidikan diselenggarakan hanya untuk menciptakan tukang, dan mengejar angka partisipasi kasar (APK) semata . Sehingga mata pelajaran humaniora seperti sastra, bahasa, seni dan budaya hanya diletakan di pinggiran, dianak-tirikan, bahkan dianggap tidak berguna sama sekali. Pengetahuan tentang sastra termasuk apresiasi sastra, dinomorduakan dan dianggap hanya sebagai hiburan. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan guru bermalas-malasan dalam mengajarkan pengetahuan tentang sastra.

Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dan menciptakan strategi jitu. Guru juga dituntut mengembangkan kompetensinya sehingga mampu mencitakan pembelajaran yang berkualitas dari segi isi (materi) maupun kemasannya. Dalam konteks pembelajaran sastra, tentu saja guru dituntut mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan, serta tidak ketinggalan jaman .

Namun sayangnya, guru dihadapkan pada seperangkat silabus dan standar kompetensi lulusan (SKL) tertentu yang telah ‘dipatenkan’ secara nasional yang berkiblat pada dogma yang dianggap sangat sakral berupa seperangkat kurikulum. Inilah kunci pokok permasalahanya. Silabus dan SKL inilah yang menghegemoni kreatifitas guru sastra. Sehingga dengan sendirinya pembelajaran sastra di sekolah kian terpingginggirkan.

Sistem pendidikan di Indonesia acap kali memaksa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan guru ujung tombak mengingkari hakekat pendidikan. Target perolehan nilai tertentu yang harus dicapai dengan standar penilaian ujian nasional, memicu pengingkaran tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sehingga tak urung memaksa guru bahasa menomorduakan sastra.

Yang timbul kemudian adalah pragmatisme pendidikan. Sehingga terjadi distorsi tujuan dan fungsi fundamental pendidikan. sekolah bukan lagi jalan liberasi dan humanisasi, tapi justru dibebani tujuan dan fungsi politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomis. Sekolah telah menjadi praktek penindasan kaum kapitalis, dehumanisasi. Kondisi ini jauh-jauh hari yaitu pada tahun 1970 telah dikritik habis oleh Paulo Freire, dengan mengatakan pendidikan telah jadi bentuk kapitalisme yang licik (Escobar, dkk. Ed: 1998) .

Sekolah hanya menghasilkan tukang. Parahnya, kualitas akademik tukang-tukang ini hanya ditentukan oleh standar UN. Akibatnya terjadi penganak-tirian terhadap materi-materi tertentu, dan pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak menunjang capaian ketuntasan belajar versi UN. Semua mata pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan ujian nasional dianggap tidak perlu.

Duz, ujian nasional menjadi tujuan akhir pendidikan, sementara pendidikan karakter, kebebasan berpikir, budi pekerti, berkreasi, mengolah emosi, rasa dan perasaan tidak pernah dianggap penting. Semua termarginalkan oleh target pencapaian nilai ujian nasional (UN).

Barangkali kita sempat berpikir, bukankah sastra sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah juga termasuk salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Ya, namun materi atau soal-soal UN sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan apresiasi siswa. Meski di dalamnya terdapat beberapa item soal yang berhubungan dengan sastra, namun lagi-lagi soal tersebut hanya berupa hapalan dan ingatan. Tidak pernah berhubungan dengan kemampuan apresiasi, olah rasa, emosi dan perasaan. Apalagi menyoal ihwal sastra kontemporer.

KTSP

Lalu bagaimana dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)? KTSP konon dibuat untuk memberikan ruang gerak yang sebebas-bebasnya pada pihak sekolah, secara otonom untuk menyusun strategi dan menetapkan target pendidikan yang hendak dicapai (Mulyasa, 2006). KTSP menjanjikan pada guru untuk melakukan berbagai inovasi pendidikan .

Namun dalam kenyataanya KTSP juga tidak mampu memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk lebih inovatif dalam proses pembelajaran pada peserta didik. Hal ini terjadi karena lagi-lagi KTSP juga masih turunan dari kurikulum (KBK) yang telah memberikan batasan-batasan tertentu.

Dalam konteks pembelajaran sastra, KTSP sama sekali belum memberikan otonomi pada guru untuk memilih secara bebas dan bertanggungjawab materi-materi (karya-karya) mana yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kondisi kontemporer. Target memenuhi standar ketuntasan UN sering kali mengalahkan hakekat KTSP. Disamping, memang KTSP tidak benar-benar memberikan ruang gerak yang bebas bagi guru dan sekolah.

Alih-alih KTSP menjadi solusi atas kebuntuan dan probelm pembelajaran sastra di sekolah, ternyata malah setali tiga uang dengan KBK yang hanya berorientasi pada pencapaian nilai UN.

Sebuah Tawaran

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kesanggupan pemerintah untuk memenuhi besaran anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN merupakan kabar baik, sekaligus tantangan dalam pengelolaan. Di luar kepentingan politis menjelang Pemilu 2009, pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2008 lalu menunjukan optimisme dan keseriusan pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

Namun demikian, orientasi pembangunan pendidikan harus jelas. Selama ini arah pembangunan pendidikan telah keluar jauh dari rel dan mengingkari hakekat pendidikan yang sesungguhnya. Ini terjadi terutama pada sekolah kejuruan (SMK/MAK) yang jelas-jelas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar industri.

Ini terlihat jelas dalam penjabaran tujuan SMK. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Sisdiknas, SMK adalah salah satu subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tugas utama SMK adalah untuk mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, mengisi keperluan tenaga kerja terampil tingkat menengah. SMK diadakan untuk tujuan; (1) Memberi bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai bekal bagi lulusannya untuk memasuki dunia kerja. (2) Memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar bagi lulusannya sebagai bekal dasar untuk mengembangkan kualitas dirinya secara berkelanjutan melalui pendiddikan formal, pendidikan nonformal, atau secara informal.

Inilah bentuk kurikulum yang dalam pandangan Darmaningtyas (2004) dianggap sebagai kurikulum yang menghilangkan rasa seni . Cikal bakal kurikulum semacam ini menurutnya telah ada sejak berlakunya Kurikulum 1994. Pendidikan diarahkan untuk penguasaan teknologi menjawab kebutuhan industri, sementara nilai-nilai seni sebagai bagian dari kodrat manusia dihapus begitu saja.

Kurikulum macam ini juga berpotensi mengalienasi manusia dari permasalahan kehidupan yang sebenarnya. Pendidikan tidak pernah mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan hidup yang sesungguhnya. Pendidikan baru mampu menjawab tantangan dan permasalahan dunia industri.

Kondisi semacam ini telah terjadi sejak tahun 80-an. Rendra (1980) dalam sajaknya mengungkapka; Matahari terbit/ Fajar tiba/ Dan aku melihat delapan juta anak-anak tanpa pendidikan// Aku bertanya/ tetapi pertanyaan-pertanyaan/ membentur meja kekuasaan yang macet/ dan papan tulis-papan tulis pendidik/ yang terlepas dari persoalan kehidupan .

Barangkali kita lupa, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berangkat dan berkembang ide kreatif dan inovasi serta pembaharuan. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki kreatifitaslah yang mampu menguasai teknologi. Kreatifitas merupakan bagian dari seni yang telah ada pada kedirian manusia. Sehingga bagaimana mungkin manusia akan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan jika potensi seni yang ada dalam diri tidak pernah dilatih .

Memang saat ini kurikulum kita telah mengakomodir pendidikan seni yaitu dengan kembalinya mata pelajaran seni dan budaya menjadi mata pelajaran di sekolah formal. Namun, lagi-lagi mata pelajaran ini harus termarginalkan oleh tujuan jangka pendek pendidikan kita berupa pragmatisme sempit tentang bagaimana meraih nilai minimal ketuntasan sesuai standar UN. Sehingga pelajaran seni dan budaya juga bernasib sama dengan pengajaran sastra.

Yang harus dilakukan saat ini adalah mengembalikan arah tujuan pendidikan pada hakekatnya. Hakekat pendidikan menurut ayat pedagogi kritik pendidikan Pennycook (2004) dalam Alwasilah (2008: 149-151) antara lain; pertama, Pendidikan memproduksi bukan hanya pengetahuan tapi juga Politik. Kedua, Etika seyogyanya dipahami sebagai sentralnya pendidikan, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tapi juga mengajarkan benar dan tidak benar dalam konteks budaya lokal serta perbandingan dengan budaya lain. Kemudian Pendidikan bertoleransi terhadap perbedaan pada siswa dan guru dalam segala aspek (ras, etnis, bahasa, gender, dll). Dengan kata lain, Pentingnya pendidikan multikulturalisme diajarkan di sekolah (Khisbiyah. Ed : 2004).

Yang terjadi di lapangan, biasanya guru dan sekolah menganggap kurikulum sejenis kitab suci yang harus dilaksakan, sehingga pendidikan berjalan kaku dan serba wajib. Kondisi semacam ini menuai kritik, pada ayat lain disebutkan bahwa Kurikulum tidak boleh dimaknai sebagai teks suci yang tidak memungkinkan lahirnya interpretasi dan perbedaan-perbedaan pada tataran pelaksananya.

Pendidikan bukan hanya mengkritisi bentuk ilmu pengetahuan yang ada saja, tetapi meronta mencari, merumuskan dan menawarkan bentuk-bentuk baru ilmu pengetahuan. Pendidikan melakukan formulasi ulang terhadap klaim kebenaran yang telah berlaku untuk menemukan kebenaran versi dan interpretasi yang lebih parsial dan khusus dari ilmu pengetahuan, teknologi, kebenaran dan alasan kebernalaran. Pendidikan bukan hanya mewadahi wacana untuk mengkritisi kemapanan, tapi menawarkan visi ke depan. Dan Guru melihat dirinya sebagai ‘tranformative intellectual’ yaitu inteltual yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan tranformasi sosial demi perbaikan.

Dengan merenungkan beberapa ayat pedagogi tersebut, Saya berharap institusi pendidikan (sekolah), pemerintah melalui departemen pendidikan, juga guru tidak ragu untuk merumuskan kembali atau merevitalisasi tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Tidak menganak-emaskan materi atau mata pelajaran dan ilmu pengetahuan tertentu dengan alasan karena tidak diujikan secara nasional (UN). Wallahu’alam

Daftar Bacaan

Ajidarma, Seno Gumira. 1994. Saksi Mata. Yogyakarta: Bentang Budaya.

__________________ .1997. Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Alwasilah, A. Chaedar. 2008. Filsafat Bahasa dan Pendidikan. Bandung; Rosdakarya.

Anonim, Pengajaran Sastra Harus Menyenangkan Kompas, Senin, 18 Februari 2008

Darmaningtyas. 2004. Pendidikan yang Memiskinkan. Yogyakarta: Galang Perss.

Escobar, Miguel, Dkk, (Ed). 1998. Dialog Bareng Paulo Freire, Sekolah Kapitalisme Yang Licik.Yogyakarta: LkiS.

Herfanda, Ahmadun Yosi. 2007. Menuju Format Baru Pengajaran Sastra, Makalah Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra dalam Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia 2007, HMBSI FPBS UPI Bandung, 10 April 2007.
__________________, Pengajaran Sastra Berpusat pada Karya Sastra. Harian Republika, Minggu, 29 April 2007.

Khisbiyah, Yayah, (Ed). 2004. Pendidikan Apresiasi Seni; Wacana dan Praktik untuk Toleransi Pluralisme Budaya. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, UMS.

Rahardjo, Toto, et, al. 2001. Pendidikan Popular;Membangun Kesadaran Kritis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Read Book.

Rendra, W.S., 1980. Potret Pembangunan dalam Puisi.Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Sarjono, Agus R. 2001. Sastra Dalam Empat Orba. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Mawardi, Bandung. ‘Pengajaran Sastra Kian Merana’. Solopos, Minggu, 20 Juli 2008.

Mulyasa, E, Dr. M.Pd., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel ini diambil dari Jurnal Insania Vol. 13. No. 3 September - Desember 2008 Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto)

Pembibitan Sastra Banyumas

2009-02-03T11:01:00.005+07:00

Pembibitan Sastra di Banyumas

Oleh Teguh Trianton

KONON, faktor utama yang menyebabkan terjadinya stagnasi kesusastraan di Banyumas adalah rendahnya budaya kritik sastra. Setidaknya, inilah penilaian Abdul Wachid BS, sastrawan dan kritikus Yogyakarta yang konsen menggiatkan dan kehidupan bersastra di Banyumas. Ia banyak terlibat diskusi sastra dengan sastrawan muda Banyumas, juga merintis penerbitan sastra di STAIN Purwokerto.

Menurut Wachid, rendahnya budaya kritik bukan hanya terjadi di kalangan sastrawan, melainkan yang lebih akut juga melanda para kaum kritikus di kalangan akademis. Dua perguruan tinggi besar di Banyumas yang memiliki Fakultas Sastra, yaitu UMP Purwokerto dan Unsoed, tidak pernah secara aktif terlibat polemik kesusastraan Banyumas.

Tak hanya itu, mahasiswa sastra yang secara akademik berdiri di wilayah intelektual pun jarang terlibat dalam kontestasi sastra dan budaya Banyumas. Satu-satunya aktivitas bersastra yang menjadi andalan mereka adalah bergiat di teater kampus. Cara inilah yang mereka anggap paling murah, meriah, lagi mapan.

Tak jarang, dengan segala atribut keteaterannya, mereka muncul di permukaan bak sastrawan besar. Lalu tenggelam entah ke mana ketika ditanya tanggung jawab kekaryaannya.

Menurut saya, pilihan bercokol berlama-lama hingga menjamur di komunitas teater kampus saja tentu tidak cukup. Apalagi jika tanpa karya dan dialektika. Panggung teater memang bagian dari dunia kesusatraan. Namun berdiam, menunggu pangung bertebaran, dan dilirik massa tentu sama dengan bunuh diri sastra.

Mereka memang bisa berdalih, bahwa berteater itu sulit, butuh kerja keras, konsentrasi, dan biaya tinggi. Untuk mementaskan sebuah lakon milik orang, misalnya, mereka harus berlatih berbulan-bulan. Alhasil, mereka terjebak pada pola yang sama setiap masa. Pementasan teater dianggap satu-satunya harga mati untuk membayar mahal eksistensi berkesusastraan di Banyumas.

Saya melihat ada yang terlupakan di sini. Untuk eksis di kancah sastra, tak cukup hanya berlenggok di pentas teater. Dunia sastra sesungguhnya dunia literasi (literer), yaitu dunia baca-tulis. Melupakan dimensi literasi sama halnya mengingkari hakikat sastra. Pendek kata, berteater tanpa menulis karya sama halnya boneka tanpa nyawa mengenakan aneka kemeja berjajar di distro.

Dalam sejarah teater Indonesia, kita mencatat beberapa nama besar seperti Rendra dan Putu Wijaya. Tapi keduanya dikenal bukan semata aksi di pentas sastra-teater. Kesastrawanan mereka dikukuhkan dengan melahirkan karya sastra-literer, seperti puisi, cerpen, novel, kritik sastra, esai budaya, dan sebagainya. Begitulah mereka mempertaruhkan esksistensi kesastrawanan.

Laboratorium Sastra

Rendahnya budaya kritik sastra dan penulisan sastra kreatif di Banyumas menginspirasi lahirnya kelas-kuliah menulis. Lantas diikuti lomba karya tulis esai, kritik, dan sastra kreatif. Di sini calon sastrawan dengan leluasa dapat bereksperimen, tanpa harus malu atau takut salah. Kelas dan lomba menulis merupakan laboratorium sastra di kalangan mahasiswa.

Pada gagasan ini, saya baru melihat STAIN yang mulai konsisten memfasilitasi berdirinya laboratorium sastra. Alhasil, dalam catatan saya, sedikitnya telah terbit empat buah antologi karya sastra kreatif. Mulai dari cerpen Islam (kerja sama Grafindo), bunga rampai esai sastra (hasil lomba 1 dan 2), serta antologi cerpen remaja Islami.

Yang menarik dari laboratorium sastra ini adalah lahirnya penulis-penulis muda yang energik. Dari beberapa buku yang telah terbit, beberapa nama penulis kemudian karyanya terlihat sering muncul di media cetak.

Artinya, gagasan mendirikan laboratorium sastra ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembibitan calon sastrawan. Mula-mula mereka belajar menulis, lalu mengikutsertakan karya tulisnya dalam lomba di komunitas. Tahap selanjutnya, mereka berani dan mampu menampilkan karya di media massa, bahkan menerbitkan karyanya secara tunggal.

Barometer Media

Lalu, kenapa ukurannya harus media massa cetak? Banyak kritikus sastra sependapat, sastra Indonesia adalah sastra koran. Koran atau media cetak sejenis menjadi barometer kualitas karya seorang penulis. Tentu penilaian ini bukan tanpa dasar.

Dipilihnya koran sebagai standar kualitas karya karena media ini memiliki banyak kelebihan ketimbang media lain, seperti buku atau website. Untuk menerbitkan buku tunggal, syarat utama adalah kepemilikan modal materi sebagai investasi. Sementara kualitas karya menjadi nomor dua.

Yang lebih mudah adalah penerbitan karya melalui dunia maya atau cybermedia. Di internet, semua karya dengan mudah dapat terbitkan (posting) sesuai selera penulisnya. Mekanismenya sangat sederhana, penulis membuat blog, atau menjadi member media online, lalu menulis dan memposting karya.

Ini sangat berbeda dengan sistem dan aturan main penerbitan tulisan di koran yang harus melewati beberapa tahap. Tetapi, di sinilah keunggulan koran. Selain itu, koran memiliki beberapa keunggulan lainnya. Pertama, mudah didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau.

Kedua, koran adalah media umum yang terbuka. Siapapun, dengan latar belakang sosial apapun, bisa memberikan kotribusi karya secara bebas. Di sini kualitas karya menjadi pertaruhan dalam persaingan pemuatan. Kualitas karya yang terbit di koran relatif bisa dipertanggungjawabkan daripada karya yang diterbitkan sendiri di blog.

Ketiga, keberadaan rekdaktur atau editor berperan dalam proses seleksi karya. Ini pula yang menjamin kualitas karya sastra koran. Sebelum dimuat, setiap karya harus melewati seleksi ketat oleh redaktur. Sehingga profesionalitas dan kapabilitas redaktur sangat berpengaruh. Sepanjang redaktur bekerja professional dan tidak memperturutkan hasrat atau seleranya, maka jaminan kualitas karya dapat dipertanggungjawabkan.

Pembibitan

Fenomena kelas dan lomba menulis sebagai laboratorium sastra merupakan alternatif upaya pembibitan penulis sastra di Banyumas. Fenomena lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan komunitas sastra.

Selama ini, beberapa komunitas mulai bergiat menghidupi jagat kesusastraan Banyumas. Namun minimnya persinggungan dialektika wacana menyebabkan komunitas sastra ini terjebak pada formalisme. Mereka sibuk menancapkan papan nama di setiap ruang kosong, membentuk lembaga hingga tingkat ranting, kemudian membiarkannya terdiam.

Jika saja komunitas sastra ini memiliki konsep kaderisasi yang matang, keberadaannya dapat makin menyemarakjan persemaian-pembibitan sastra di Banyumas. (32)

—Teguh Trianton, peminat sastra, staf edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Suara Merdeka, Senin 02 Pebruari 2009